12 Kali Raih Predikat WTP dari BPK, Sekjen DPR: Harus Makin Berkualitas

Suara.com - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan Parlemen harus bisa mempertahankan serta melanjutkan pencapaian predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas pengelolaan anggaran Setjen DPR RI. Ia berujar ke depan, capaian WTP harus lebih berkualitas.

Mengingat, sebelumnya Setjen DPR telah meraih sebanyak 12 kali predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan.

“Ke depan isunya ada dua. Pertama, WTP itu ke depan harus semakin berkualitas. Mudah-mudahan tidak ada temuan masalah yang material, tentu itu menjadi catatan kita semua. Tapi kaitkan dengan apa yang disebut dengan objective key result,” kata Indra seperti dikutip dari laman dpr.go.id, Senin (26/4/2021).

Indra menjelaskan, salah satu aspek objective key result adalah penentuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yangvdiputuskan berdasarkan catatan di Biro Kepegawaian melalui tim penilaian kinerja berdasarkan rekam jejak dan bersifat penugasan.

Baca Juga: Tersangkut Korupsi Lahan, Wagub DKI Masih Berharap Dapat WTP

Kedua, semua program kegiatan yang berada dalam lingkup Setjen DPR RI harus dikawal dan diawasi oleh Inspektorat Utama Setjen DPR RI. Hal ini diperlukan kata Indra agar anggaran satu rupiah pun harus sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

"Kita sangat optimis untuk ke depan akan terus WTP karena berbagai kegiatan itu didampingi oleh Inspektur Utama dan itu pasti akan sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Indra.

Indra memiliki keyakinan target meraih WTP berkualitas membuat nilai-nilai organisasi pada Setjen DPR RI yang dirumuskan dalam RAPI (Religius, Akuntabel, Profesional, dan Integritas) dapat menjadi nilai yang menjiwai keseharian seluruh pegawai dan pejabat yang ada di lingkungan Setjen DPR.

“Kalau (nilai-nilai organisasi) itu sudah disepakati, sudah menjadi ruh daripada Renstra (Rencana Strategis) kita, maka kita semua harus jalankan. Itu kan etik ya tidak berkaitan dengan reward and punishment tapi menjadi code of conduct bersama,” imbuh Indra.

Wujudkan Kualitas Penyusunan Anggaran

Baca Juga: Gagal Dilengserkan, Pemakzulan Presiden Paraguay Resmi Ditolak

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI Rudi Rochmansyah mengatakan penyusunan rencana kerja tahun 2022 harus sejalan dengan tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi Setjen DPR RI menjadi Setjen DPR RI yang profesional dan modern.

Adapun visi serta cita-cita Setjen DPR RI, yaitu menjadikan seluruh unit kerja di lingkungan kerja Setjen DPR RI berkinerja tinggi melalui dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi serta mampu mendukung tugas dan fungsi DPR RI.

Selain itu, juga mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta memberikan kemudahan akses informasi bagi publik.

Rudi berujar penyusunan anggaran tahun 2022 juga harus memenuhi kepuasan dari anggota DPR RI atas dukungan yang dilakukan Setjen DPR RI.

"Melalui dukungan persidangan administrasi dan keahlian antara lain mempermudah, mempercepat, meningkatkan serta akurasi pelayanan sesuai dengan perkembangan terkini dan kebutuhan anggota DPR RI, serta peningkatan kompetensi dan perilaku SDM," kata Rudi dalam laman dpr.go.id.

Selain itu, lanjut Rudi penyusunan anggaran tahun 2022 harus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.

Adapun yang menjadi indikatornya, antara lain peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dengan menguatkan delapan area reformasi birokrasi, pengembangan pusdiklat dengan peningkatan program dan kegiatan e-learning, hingga peningkatan layanan pengelolaan dokumen berbasis IT dengan melakukan pengelolaan data dan dokumen kearsipan berbasis teknologi informasi.

“Peningkatan data kelola teknologi informasi ini selaras dengan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan meningkatkan keamanan informasi melakukan digitaliasi program dan mengintegrasikannya untuk mempercepat waktu pelayanan dan penyelesaian,” tandas Rudi.

12 Kali Raih WTP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2019. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan penghormatan dan kebanggaan karena ini adalah kali ke-12 DPR RI mendapatkan opini WTP. Ia juga menegaskan bahwa ini merupakan suatu apresiasi yang perlu untuk dipertahankan di tahun-tahun berikutnya.

“Dalam rakernas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, disebutkan bahwa DPR mendapatkan apresiasi atas penghargaan predikat WTP dari BPK yang sudah 10 kali berturut-turut. Sebenarnya tahun ini DPR sudah mendapatkan opini WTP sudah 12 kali,” ujar Indra usai menghadiri acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah dengan Menteri Keuangan RI SSri Mulyani Indrawati secara virtual, Selasa (22/9/2020).

Indra menuturkan, berkenaan dengan predikat WTP ini, pengelolaan keuangan di lingkungan DPR RI sudah memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan Pemerintah. Sehingga ia berpesan pada seluruh jajarannya untuk mempertahankan predikat ini.

“Itu artinya pengelolaan keuangan dan penataan BMN (Barang Milik Negara), kita sudah memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan Pemerintah, ini berkat kerja keras teman-teman di semua lini DPR dalam pengelolaan keuangan dan BMN. Saya kira ini apresiasi yang luar bisa, tahun ini kita sudah 12 kali WTP,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani memberikan selamat dan apresiasi kepada seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) yang mendapatkan opini WTP.

Selain itu Sri Mulyani juga berpesan agar seluruh K/L mampu meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka menjaga kualitas laporan keuangan. Untuk mereka yang telah mendapatkan WTP, ia berpesan untuk dapat dipertahankan lagi di tahun-tahun mendatang.