Infografis
Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah dalam kasus korupsi proyek infrastruktur tahun 2020 sampai 2021.
Masa perpanjangan dilakukan selama 30 hari, sejak tanggal tanggal 28 April 2021 sampai dengan 27 Mei 2021.
"Tim Penyidik KPK telah memperpanjang penahanan Tsk NA selama 30 hari berdasarkan penetapan pertama dari Ketua PN Makassar," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (26/4/2021).
Selain Nurdin, penyidik antirasuah turut melakukan perpanjangan penahanan terhadap Edy Rahmat (ER) selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel atau orang kepercayaan Nurdin. Ia juga ditambah penahanan selama 30 hari.
Baca Juga: Diberhentikan, Andi Sudirman Syok Lihat Gaji Juru Bicara Nurdin Abdullah
Ali menyebut perpanjangan penahanan dua tersangka Nurdin dan Edy, lantaran penyidik antirasuah masih meerlukan keterangan sejumlah saksi untuk mengumpulkan sejumlah bukti-bukti kuat rasuah para tersangka.
"Perpanjangan ini masih diperlukan oleh Tim Penyidik untuk terus melakukan pengumpulan alat bukti diantaranya dengan memanggil saksi-saksi guna melengkapi berkas perkara dimaksud," ujar Ali.
Dalam kasus ini, sebagai pemberi, yakni Agung Sucipto (AS) selaku kontraktor/Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB).
Nurdin diduga menerima total Rp 5,4 miliar dengan rincian pada 26 Februari 2021 menerima Rp 2 miliar yang diserahkan melalui Edy dari Agung.
Selain itu, Nurdin juga diduga menerima uang dari kontraktor lain, di antaranya pada akhir 2020 Nurdin menerima uang sebesar Rp 200 juta, pertengahan Februari 2021 Nurdin melalui ajudannya bernama Syamsul Bahri menerima uang Rp 1 miliar, dan awal Februari 2021 Nurdin melalui Syamsul Bahri menerima uang Rp 2,2 miliar.
Baca Juga: Staf Khusus Nurdin Abdullah Dinonaktifkan, Lihat Gajinya Sangat Fantastis
Dalam konstruksi perkara disebut bahwa tersangka Agung mengerjakan proyek peningkatan Jalan Ruas Palampang-Munte-Bontolempangan di Kabupaten Sinjai/Bulukumba (DAK Penugasan) TA 2019 dengan nilai Rp 28,9 miliar, pembangunan Jalan Ruas Palampang-Munte-Bontolempangan (DAK) TA 2020 dengan nilai Rp 15,7 miliar.
Selanjutnya, pembangunan Jalan Ruas Palampang-Munte-Bontolempangan (APBD provinsi) dengan nilai Rp 19 miliar, pembangunan jalan, pedestrian, dan penerangan Jalan Kawasan Wisata Bira (Bantuan Keuangan Provinsi Sulsel 2020 ke Kabupaten Bulukumba) TA 2020 dengan nilai proyek Rp 20,8 miliar serta rehabilitasi Jalan Parkiran 1 dan pembangunan Jalan Parkiran 2 Kawasan Wisata Bira (Bantuan Keuangan Provinsi Sulsel 2020 ke Kabupaten Bulukumba) TA 2020 dengan nilai proyek Rp 7,1 miliar.
