Infografis
Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY memandang posisi partainya dan PKS yang sampai saat ini berada di luar pemerintahan merupakan hal biasa.
Hal itu dikatakan AHY usai pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat. Ia menegaskan baik partai Demokrat maupun PKS memiliki suara di DPR.
"Kendati kedua partai ini tidak berada dalam pemerintahan nasional, tapi kami juga memiliki suara di parlemen," kata AHY di DPP Partai Demokrat usai bertemu PKS, Kamis (22/4/2021).
Selain kepemilikan suara di Parlemen, AHY mengatakan kedua partai di luar pemerintahan itu juga memiliki kader-kader yang kini menjabat sebagai kepala daerah di sejumlah wilayah. Melalui perwakilannya di Parlemen dan kepala daerah tersebut, kata AHY, kedua partai bisa menitipkan pesan dan instruksi mereka masing-masing.
Baca Juga: Kunjungi DPP Demokrat, Sekjen PKS ke AHY: Makin Segar Saja
"Kami juga memiliki cukup banyak kepala daerah di berbagai wilayah yang bisa kami titipkan pesan-pesan dan juga bahkan instruksi yang baik untuk bisa dijalankan oleh seluruh kader di daerah," ujar AHY.
Ogah Masuk Kabinet
Partai Demokrat menegaskan masih tetap berada di luar pemerintah, baik ada maupun tidak ada tawaran untuk masuk ke kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal itu ditegaskan Partai Demokrat menyusul isu perombakan kabinet atau reshuffle.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan keputusan memilih berada di luar pemerintahan itu sudah sesuai dengan pernyataan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.
AHY ingin Partai Demokrat menjalankan peran sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Baca Juga: Lakukan Kunjungan ke Kantor AHY, Presiden PKS Ingin Bicarakan Hal Ini
"Kami bisa menjalankan peran untuk check and balance, dan itu penting, sehat untuk demokrasi, demikian menurut Ketum Partai Demokrat yang sah, AHY," kata Herzaky kepada wartawan, Selasa (20/4).
Herzaky berujar peran penting yang ingin diambil Partai Demokrat saat ini ialah berkoalisi dengan rakyat.
"Demokrat menyadari, itulah peran yang harus diambil saat ini. Peran Partai Demokrat untuk berkoalisi dengan rakyat, memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat. Ketum kami pun mengaku menyelami betul posisi tersebut," ujar Herzaky.
PAN Siapkan Kader Masuk Kabinet
Sebelumnya menanggapi isu reshuffle, PAN sebagai partai yang berada di luar pemerintahan justru mengaku siap bila Presiden Jokowi meminta partai yang diketuai Zulkifli Hasan itu bergabung di kabinet.
Anggota DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan PAN menyiapkan kader terbaiknya apabila ke depan Presiden Jokowi meminta partai tersebut masuk ke dalam kabinet.
Diketahui, belakangan muncul dugaan PAN berpotensi masuk kabinet seiring mencuatnya isu reshuffle. PAN dinilai lebih berpeluang masuk dibanding dengan Partai Demokrat dan PKS yang notabene sama-sama berada di luar pemerintahan.
Kendati menyiapkan kader terbaik, Guspardi menegaskan PAN saat ini dalam posisi menunggu kepastian kabar dari Istana. Pasalnya sejauh ini, diakui Guspardi PAN belum menerima secara resmi tawaran masuk kabinet.
"Jika diajak bergabung tentu itu merupakan apresiasi presiden kepada PAN untuk memperkuat pemerintahan. Masuk atau tidak masuk dalam kabinet, posisi PAN tetap mendukung kebijakan pro rakyat. PAN tetap menjalankan fungsi check and balance," kata Guspardi dalam keterangannya, Selasa (20/4).
Namun di sisi lain, Guspardi mengatakan PAN mendukung langkah Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet agar roda pemerintahan makin baik. Apalagi seiring meleburnya Kemenristek ke dalam Kemendikbud, ditambah nomenklatur Kementerian Investasi.
Karena itu, PAN siap berkontribusi di dalam pemerintagan apabila memang dipanggil Jokowi untuk mengisi pos kementerian saat perombakan kabinet benar-benar terjadi.
