Infografis
Suara.com - Hasil penelitian The Indonesian Institute (TII) mengungkapkan lemahnya pelembagaan internal partai politik. Akibatnya, partai politik cenderung menjadi lebih ekslusif yang membuat ruang inklusi belum sepenuhnya terbuka, khususnya bagi keterlibatan perempuan dan kaum muda.
Direktur Eksekutif TII, Adinda Tenriangke Muchtar menilai saat ini perlu adanya dorongan reformasi kelembagaan partai politik untuk menjadi inklusif, relevan, dan responsif. Itu menjadi sebuah langkah untuk dapat melakukan perbaikan terhadap partai politik.
Dalam penelitian TII tersebut lebih memusatkan aspek internal partai, khususnya bagaimana mendorong upaya penguatan kelembagaan partai politik. Permasalahan internal partai politik yang menjadi fokus dalam kajian tersebut ialah persoalan rekrutmen politik, inklusi kaum muda dan perempuan, keberadaan unit penelitian dan pendanaan partai politik.
"Maka diperlukan sebuah agenda untuk mendorong reformasi internal partai dan inklusi kaum muda dalam partai politik," ujar Adinda dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/4/2021).
Baca Juga: Minta Kaum Muda Tak Takut Berkreasi, Mega: Guncangkan Dunia dengan Karyamu
Menurutnya, agenda awal yang dapat dilaksanakan yaitu mendorong partai agar lebih inklusif, terutama bagi generasi muda yakni mendorong partai agar menjadi lebih relevan, termasuk ke kelompok akar rumput dan marjinal. Kemudian memperkuat demokrasi internal partai, memperbaiki kelembagaan partai, termasuk dalam kepengurusan partai dan meningkatkan peran divisi penelitian, serta meningkatkan kinerja partai dalam menjalankan fungsinya.
Dengan demikian penelitian TII menyarankan beberapa rekomendasi awal yang perlu dipertimbangkan dan dilakukan oleh partai politik untuk kebutuhan reformasi kelembagaan dan inklusi kaum muda dalam partai politik. Diantaranya ialah membuka proses rekrutmen anggota yang lebih luas, termasuk untuk generasi muda, menguatkan peran dan posisi kader muda melalui peningkatan kapasitas dan keterlibatannya dalam hal-hal substantif di dalam partai politik.
Lalu memperbaiki model dan intensitas komunikasi dengan aktor demokrasi lainnya, serta mendorong partai yang demokratis berdasarkan ideologi, platform, dan kode etik yang bukan didasarkan pada personalisasi atau kekerabatan.
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Faldo Maldini turut menanggapi hasil penelitian TII. Ia berpendapat kalau perbaikan dan reformasi partai politik merupakan keinginan dari banyak pihak termasuk para politisi senior sehingga hal ini menjadi cita-cita bersama tentang perbaikan partai politik ke depan.
Akan tetapi ada satu hal yang disoroti Faldo terkait perbaikan partai yaitu masalah pendanaan partai politik.
Baca Juga: Meneropong Arah Revisi UU ITE dan Hak Kebebasan Berekspresi
"Ketika partai didorong untuk berpartisipasi secara aktif untuk melakukan pendidikan politik dan berpartisipasi dalam pemilu, namun partai politik sendiri pun terkendala dalam hal pendanaan," ujar Faldo.
Partai politik yang tidak diperkenankan untuk berbisnis hingga sulitnya mengumpulkan uang sumbangan dari masyarakat menjadi salah satu penghalang bagi pemuda dan perempuan untuk terlibat secara aktif dalam partai politik.
"Karena terkadang mereka akan dikalahkan oleh orang-orang yang sejak awal sudah memiliki modal kapital dan dengan mudah masuk ke dalam partai politik," tuturnya.
Selain itu, Faldo juga menerangkan cara untuk membangun kepemimpinan yaitu harus dimulai dari menempa anak muda di partai politik. Baik itu melalui pertarungan elektoral maupun melalui pengelolaan manajerial internal partai.
"Sehingga anak muda dapat benar-benar dapat memiliki pengaruh positif bagi perkembangan partai dan negara. Bukan melalui oligarki atau dinasti politik, namun berdasarkan kualitas yang telah dimiliki oleh anak muda tersebut."
