Infografis
Suara.com - Dalam surat edaran, masyarakat yang tetap mudik Lebaran akan diberikan sanksi yang mengacu pada Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 93 menyebutkan, hukuman kurungan paling lama setahun dan denda maksimal sampai Rp100 juta bila melanggar aturan mudik.
Kebijakan larangan mudik diberlakukan pemerintah, terutama supaya jangan sampai terjadi lonjakan kasus Covid-19 lagi, seperti yang terjadi pada tahun lalu.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menyoroti sanksi denda hingga Rp100 juta bagi yang melanggar aturan mudik. Dia meragukan sanksi tersebut dapat diimplementasikan.
"Jadi denda Rp100 juta itu rasa-rasanya agak sulit dalam implementasi. Itu boleh dari sisi ketegasan, itu bagus itu. Tapi apakah bisa diimplementasikan dengan kondisi ekonomi yang sperti sekarang? Kalau gak bisa ya berarti kan harus cari cara alternatif lain," kata Saleh, Rabu (21/4/2021).
Baca Juga: Kepala Daerah Diminta Cegah Mudik Lebaran Dengan Strategi Kearifan Lokal
Itu sebabnya, Saleh menyarankan alternatif lain. Menurut dia, lebih baik aparat melakukan pencegahan arus mudik dengan mencegat mereka di jalur-jalur mudik, ketimbang mendenda Rp100 juta.
"Lebih bagus tadi dibuat aparatur yang betul-betul ketat menjaga di pintu-pintu keluar ke seluruh kota-kota, kita kan punya polisi."
"Nah dari situ kelihatan kalau ada orang ingin pulang ya suruh balik lagi. Nah kalau sudah disuruh pulang masih ngotot lagi, ngotot juga itu boleh dihukum apa gitu terserah."
Kebijakan larangan mudik diatur dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
Sanksi kepada pelanggar didasarkan pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam pasal 93 menyebutkan:
Baca Juga: Nekat Mudik Terancam Denda Rp100 Juta, PAN: Bagus, Tapi Bisa Diterapkan?
"Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000."
Sementara Pasal 9 ayat (1) menyebutkan, setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.
Menurut Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, terdapat sejumlah transportasi yang dilarang saat mudik 2021, yaitu kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang, serta kendaraan bermotor perseorangan dengan jenis mobil penumpang, mobil, bus, dan sepeda motor (kendaraan pribadi).
Sedangkan untuk kendaraan yang boleh melakukan perjalanan selama masa larangan mudik sesuai dengan kebijakan mudik lebaran 2021, yakni: kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI, kendaraan dinas operasional berplat dinas TNI/Polri, kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, mobil jenazah, mobil barang dengan tidak membawa penumpang, kendaraan untuk kesehatan darurat dan ibu hamil dengan didampingi oleh keluarga inti, dan kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja imigran Indonesia, WNI, pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
