Infografis
Suara.com - Para pemimpin gereja di Papua Barat meminta PBB dan Australia untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan penugasan TNI sebagai guru, yang dinilai hanya memperburuk rasa trauma anak-anak negeri Cenderawasih.
Menyadur ABC News, Rabu (21/4/2021), Dewan Gereja Papua Barat mengirim surat kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk mengirim penyelidik, guna melihat kondisi pengungsi Nduga akibat pertempuran TPNPB dengan TNI tiga tahun lalu.
Dewan Gereja mengatakan, mereka prihatin bahwa Indonesia gagal menangani krisis kemanusiaan yang terjadi di Papua Barat.
Rode Wanimbo dari Gereja Evangelis mengatakan, jika PBB dan negara tetangga seperti Australia tidak bersedia menanggapi krisis, akan membuat frustrasi warga Papua.
Baca Juga: WN Australia Ditemukan Tewas Dalam Hotel di Denpasar
"Para pemimpin gereja percaya bahwa kami sedang berada di proses genosida," ujar Wanimbo kepada Radio ABC.
Pemimpin gereja tersebut juga mengeluhkan penanganan dari pemerintah pusat dan Pemprov Papua Barat yang tidak membuahkan hasil maksimal dalam menangani pengungsi.
Wanimbo mengungkapkan, kebijakan pemerintah pusat di Jakarta dengan mengirimkan pasukan militer dan polisi ke Papua Barat hanya akan menambah rasa trauma.
Dewan Gereja juga menyuarakan keprihatinan tentang penugasan anggota TNI sebagai guru di sekolah-sekolah provinsi, yang dinilai hanya memperburuk rasa trauma.
"Kami telah hidup dalam trauma terutama anak-anak ... ketika kami melihat tentara berseragam, hal itu menciptakan trauma lebih lanjut," kata Wanimbo.
Baca Juga: Epidemiolog Sarankan Pemerintah Hentikan Uji Vaksin Nusantara
"Khususnya untuk para anak-anak di daerah konflik, kehadiran tentara berseragam akan menambah trauma pada anak-anak dan wanita," jelasnya.
Wanimbo juga mengungkapkan, kebijakan dinas pendidikan provinsi bekerja sama dengan militer bukanlah langkah yang tepat.
"Ini bukanlah kebijakan pemerintah yang bijaksana, ini bukan kebijakan yang dapat mengubah pandangan baik pemerintah," jelas Wanimbo.
"Tolong jangan kirimkan militer ke sekolah," tegasnya.
Wanimbo juga mengimbau kepada negara tetangga Australia untuk menghentikan bantuan militer mereka ke Indonesia untuk mengurangi pasukan.
"Tolong, bantu kami, kami sangat ini bantuan dari internasional, khususnya Australia untuk menghentikan bantuan militer dan polisi ke Papua," ujar Wanimbo.
Indonesia memberikan izin kepada Komisioner Hak Asasi Manusia PBB untuk mengunjungi Papua Barat pada tahun 2019 tetapi perjalanan tersebut gagal karena masalah penjadwalan dan keselamatan.
