Gandeng PBB dan OI, Uzbekistan Tingkatkan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Suara.com - Uzbekistan mengklaim mencapai hasil yang signifikan di bidang perlindungan hak asasi manusia atau HAM.

Parameternya, Uzbekistan menggandeng PBB dan banyak oragnisasi Internsional, serta membentuk modelnya sendiri, untuk melindungi HAM.

"Uzbekistan telah membentuk modelnya sendiri tentang penerapan standar HAM internasional secara sistematis dan bertahap ke dalam undang-undang nasional, dan praktik penegakan hukum," demikian keterangan tertulis Kedutaan Usbekistan yang diterima Suara.com, Senin (19/4/2021).

Menurut pernyataan tersebut, Uzbekistan telah bergabung dengan lebih dari 80 instrumen utama HAM internasional. Itu termasuk meratifikasi 6 perjanjian utama PBB dan 4 Protokol Opsional.

Baca Juga: DPR Galang Kerjasama dengan Parlemen Uzbekistan

PBB dan Republik Uzbekistan memiliki sejarah kerja sama selama hampir 30 tahun, yang dimulai sejak Uzbekistan bergabung dengan PBB sebagai anggota penuh, 2 Maret 1992.

Dalam pernyataan tersebut juga disebutkan, "dalam kerangka kerja sama antara Uzbekistan dan PBB di bidang HAM, hanya dalam empat tahun terakhir, hasil yang sangat signifikan telah dicapai, yang belum pernah dicapai selama 75 tahun terakhir."

Kerja sama itu meliputi aktivitas memerangi ancaman modern dan tantangan keamanan; stabilisasi situasi dan rekonstruksi Afghanistan; non-proliferasi senjata pemusnah massal; memecahkan masalah lingkungan, khususnya mengurangi konsekuensi tragedi Laut Aral; dan, pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan; perlindungan HAM dan kebebasan.

Dalam beberapa tahun terakhir, sebagai bagian dari pelaksanaan Strategi Aksi di lima bidang prioritas pembangunan pada periode 2017-2021, komunikasi Uzbekistan dengan PBB semakin meningkat. Uzbekistan sudah mulai lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan Majelis Umum dan badan khusus PBB.

Secara khusus, Uzbekistan telah dikunjungi oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Zeid Ra'ad Al-Hussein, dan Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan Ahmad Shaheed.

Baca Juga: Intip Latihan Timnas U-19 di Stadion Madya

Uzbekistan juga pernah dikunjungi Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB, Kepala Pusat Regional PBB untuk Diplomasi Pencegahan Asia Tengah Natalia Gherman, perwakilan independensi hakim dan pengacara Diego Garcia Sayan, dan masih banyak perwakilan lainnya dari PBB dan struktur khususnya.

"Sebagai hasil dari kunjungan pejabat PBB, dan pertemuan tersebut, sejumlah rencana tindakan praktis, road map untuk pengembangan kerja sama antara Uzbekistan dan PBB diadopsi dan sedang dilaksanakan," jelas pernyataan tersebut.

Sistem PBB secara signifikan meningkatkan dukungan kepada Uzbekistan dalam menangani berbagai masalah pembangunan di berbagai bidang, termasuk kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, pelestarian nilai-nilai budaya, perlindungan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, pemberantasan perdagangan narkoba dan penyebaran penyakit HIV / AIDS.

Peristiwa penting adalah partisipasi Presiden Republik Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev pada sesi perayaan ke-72 dan ke-75 Sidang Umum PBB.

Berkat suasana kerja sama yang baru, Uzbekistan menjadi peserta aktif dalam proses di semua bidang kegiatan PBB, yang berdampak positif pada hubungan negara-negara anggota dengan Uzbekistan.

Semua inisiatif yang diajukan oleh Uzbekistan dalam kerangka PBB telah mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat internasional dan hari ini mereka memberikan kontribusi praktis yang signifikan untuk memastikan perdamaian universal, stabilitas dan pembangunan berkelanjutan, serta perlindungan terhadap HAM.

Atas prakarsa kepemimpinan Uzbekistan, tiga resolusi dikembangkan dan diadopsi dalam kerangka Majelis Umum PBB.

"Secara khusus, pada 12 Desember 2018, Sidang Umum PBB mengadopsi resolusi khusus 'Pencerahan dan Toleransi Beragama," sebut laporan Kedutaan Uzbekistan.

Dokumen tersebut, yang drafnya dikembangkan oleh Uzbekistan dan diadopsi dalam waktu singkat, dengan suara bulat didukung oleh semua negara anggota PBB.

Dokumen tersebut ditulis bersama oleh lebih dari 50 negara di Amerika Utara dan Latin, Asia, Afrika, dan benua lain, yang membuktikan pengakuan yang tinggi oleh komunitas internasional atas relevansi dan ketepatan waktu prakarsa kepala negara Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.

Elaborasi dari resolusi Majelis Umum lainnya tentang mendeklarasikan wilayah Laut Aral sebagai zona inovasi dan teknologi lingkungan dan Konvensi Hak Pemuda untuk adopsi lebih lanjut dalam kerangka kerja PBB terus berlanjut.

Secara khusus, pada Agustus 2020, di bawah naungan PBB, Forum Samarkand yang didedikasikan untuk hak-hak pemuda diadakan. Forum ini membahas draf Konvensi Hak Pemuda yang disiapkan oleh Uzbekistan, mengadopsi Resolusi Samarkand "Pemuda 2020: Solidaritas Global, Pembangunan Berkelanjutan dan Hak Asasi Manusia," yang disajikan sebagai dokumen resmi sesi ke-74 Sidang Umum PBB, diunggah dalam sistem dokumen resmi PBB dengan nomor A/74/998.

Uzbekistan sangat mengapresiasi upaya badan HAM PBB untuk memperkuat perlindungan HAM di seluruh dunia. Dan perlindungan HAM dipandang sebagai salah satu prioritas interaksi dengan organisasi internasional universal ini. Karena tanpa jaminan HAM, tidak mungkin menyelesaikan masalah-masalah pembangunan sosial-ekonomi, politik-hukum dan budaya-kemanusiaan negara.

Uzbekistan memelihara dialog aktif dan konstruktif dengan badan hukum dan perjanjian, badan khusus PBB dan prosedur khusus Dewan HAM PBB. Menyerahkan laporan berkala secara tepat waktu tentang pelaksanaan perjanjian HAM internasional utama, serta tindak lanjut dari pelaksanaan rekomendasi badan perjanjian (41 laporan telah diserahkan hingga saat ini).

Uzbekistan telah mengembangkan indikator nasional untuk implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB / SDGs) PBB.

Pada saat yang sama, Strategi Aksi adalah “peta jalan” untuk implementasi TPB PBB. Pada Forum Politik Tingkat Tinggi di bawah naungan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Uzbekistan mempresentasikan Kajian Nasional Sukarela pertama tentang kemajuan dalam TPB.
Sistem politik yang stabil telah diciptakan di negara yang memenuhi kriteria demokrasi dan HAM modern; otoritas legislatif, eksekutif dan yudikatif di semua tingkatan secara aktif bekerja. Yang terpenting, penghormatan terhadap prinsip-prinsip negara hukum sedang dibangun pada masyarakat Uzbek, dan budaya HAM sedang dibentuk.

Dalam siaran persnya, Uzbekistan mengklaim sebagai "negara Asia Tengah pertama yang menciptakan sistem lembaga HAM nasional yang efektif, yang meliputi Ombudsman Parlemen, Ombudsman Anak, Ombudsman Bisnis, dan Pusat Nasional HAM."