Infografis
Suara.com - Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) merilis hasil survei tentang Persepsi Kepuasan Publik terhadap Kinerja Enam Menteri Baru di Kabinet Indonesia Maju.
Keenam menteri tersebut adalah Tri Rismaharini (Menteri Sosial), Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Budi Gunawan Sadikin (Menteri Kesehatan), Wahyu Sakti Trenggono (Menteri Kelautan), Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama) dan M. Lutfi (Menteri Perdagangan).
Survei yang diolah oleh Tim CISA ini guna mengukur kinerja enam menteri baru hasil Resuffle Kabinet Indonesia Maju yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 22 Desember 2020.
Hasil Survei Persepsi Kepuasan Publik terhadap Kinerja Enam Menteri Baru
Baca Juga: Pesan Jokowi Usai Tinjau Vaksinasi Massal Para Seniman dan Budayawan
Berdasarkan hasil survei CISA, didapatkan bahwa publik lebih banyak puas terhadap kinerja Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) yang mendapatkan 25,87 persen.
Budi Sadikin (Menteri Kesehatan) menempati posisi di bawah Sandiaga Uno dengan mendapatkan 21,66 persen.
Kemudian Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mendapatkan 19,25 persen. Disusul Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Trenggono yang mendapatkan 15,74 persen.
Sementara, Menteri Perdagangan, M Lutfi hanya mendapatkan 11,85 persen dan di posisi terakhir yakni Tri Rismaharini (Menteri Sosial) mendapatkan 5,63 persen.
Hasil Survei yang disampaikan langsung oleh Herry Mendrofa selaku Direktur Eksekutif CISA ini tidak hanya mengacu pada kinerja, namun juga menyasar pada Kapasitas kepemimpinan dan Kebijakan.
Baca Juga: Survei Elektabilitas Capres: Rocky Gerung Teratas!
Sandiaga Uno dinilai memiliki banyak terobosan
Sandiaga Uno mengungguli semua menteri hasil resuffle termin 1 kabinet Indonesia Maju karena publik menilai Sandiaga mampu memberikan kontribusi terhadap pergerakan ekonomi kreatif dan juga sektor pariwisata.
Sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno dinilai menghasilkan banyak kebijakan, apalagi di tengah pandemi yang menuntut setiap stakeholders memiliki terobosan untuk mampu bertahan.
Beberapa kebijakan Kemenparekraf yang yang cukup fenomenal di antaranya:
- Program Stimulus Hibah Pariwisata
- Free Covid Corridor atau Travel Corridor Arrangement
- Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- Program Digitalisasi Ekonomi Kreatif
Program tersebut menyasar kepada 34 juta masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Gaya kepemimpinan Risma tidak memberikan dampak pada akselerasi kinerja
![Menteri Sosial Tri Rismaharini blusukan di Jakarta [Kemensos]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/01/05/56817-ilustrasi-tri-rismaharini.jpg)
M. Lutfi dan Tri Rismaharini dianggap oleh publik belum memuaskan karena kebijakan yang dibuat tidak dapat terimplementasi dengan baik.
Misalnya saja M.Lutfi cukup kontroversial dengan rencana kebijakan impor beras. Hal ini pun bertentangan dengan kondisi surplus beras yang dialami oleh petani sehingga M.Lutfi dianggap tidak optimal menyelaraskan program kerjanya terutama dalam rangka mewujudkan swasembada pangan.
Sementara Tri Rismaharini, hingga saat ini mantan Wali Kota Surabaya tersebut belum memenuhi harapan publik terutama dalam konteks peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.
Inovasi di Kementerian Sosial yang sampai sekarang hanya bertumpu pada perbaikan data kemiskinan menyebabkan upaya untuk meningkatkan (pemulihan) Kesejahteraan Sosial cenderung diabaikan.
Belum lagi soal kontroversi Kebijakan Kementerian Sosial yang menghentikan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang menyasar pada 9 juta KK Miskin mendatang.
Gaya kepemimpinan Risma yang kurang humanis ketika berada di lapangan juga dinilai tidak memberikan dampak pada akselerasi kinerja seperti saat Bencana Banjir Bandang di NTT dimana Risma sempat memarahi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang hanya menjadi Relawan Sosial.
Metodologi Survei CISA
Pengambilan sampel melalui Systematic Random Sampling (Sampel Acak Sistematis). Sampel terdiri atas 1.600 responden (Margin of Error 2,5% dan tingkat kepercayaan di 95%).
Dilakukan di 34 Provinsi yang ada di Indonesia melalui wawancara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan.
Diselenggarakan dari tanggal 12-16 April 2021.
