Pemprov Sumbar Dinilai Tak Serius Tindaklanjuti Rekomendasi Dana Covid-19

Terkait dengan permasalahan hukum, dia menyerahkan kepada yang berwenang.

Menurut dia, hal yang penting semua dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

DPRD Sumatera Barat melaksanakan rapat paripurna pada 27 Februari 2020 menindaklanjuti hasil LHP BPK RI terhadap aliran dana sebesar Rp49,2 miliar dalam penanganan COVID-19

DPRD merekomendasikan BPK untuk melakukan audit investigasi dan meminta gubernur menindak Kepala Badan Pelaksana BPBD Sumatera Barat dan pejabat atau staf lainnya yang terindikasi telah melakukan pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa dalam penanganan COVID-19. [Antara]