Infografis
Suara.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus ikut membaca adanya potensi Partai Amanat Nasional untuk bergabung ke koalisi pemerintahan, bersamaan dengan isu reshuffle yang kian mencuat.
Lucius berpandangan selama ini memang gelagat PAN terkesan manis terhadap pemerintah. PAN tidak mengambil garis tegas menyatakan mereka oposisi, kendati posisinya berada di luar pemerintahan.
"Ada PAN yang selama ini sudah menjadi partai yang manis di hadapan pemerintah tapi di saat yang bersamaan tidak ada apresiasi berupa kekuasaan yang bisa dinikmati. Walaupun terkesan dicuekin oleh presiden, PAN tidak bergeming, PAN tetap pada pendiriannya untuk kemudian tidak menunjukkan posisinya sebagai oposisi seperti PKS misalnya," tutur Lucius dalam diskusi daring Para Syndicate, Jumat (16/4/2021).
Meski seperti kata Lucius, Presiden Jokowi tidak acuh terhadap sikap manis PAN, partai berlambang matahari putih bersinar itu tetap teguh dan bersabar menunggu momen masuk ke koalisi.
Baca Juga: Jokowi: Saya Ngerti Semua Pasti Rindu Kampung Halaman, Tapi...
"Saya kira bukan karena PAN tidak mau seperti PKS, misalnya menentukan dirinya oposisi tapi PAN mungkin memilih jalan untuk bersabar menunggu momen yang tepat untuk kemudian diacak oleh presiden masuk dalam kabinet," ujar Lucius.
Potensi PAN Masuk Kabinet
Isu perombakan kabinet atau reshuffle ternyata tidak hanya meliputi kocok ulang menteri. Melainkan merambah terhadap penambahan kekuatan baru dari partai politik di luar pemerintahan.
Direktur Eksekutif Indopolling Network, Wempy Hadir membaca reshuffle berpeluang membuka masuknya partai di luar pemerintah untuk bergabung menjadi koalisi. Ia menilai potensi tersebut sangat kuat dimiliki oleh Partai Amanat Nasional atau PAN.
Wempy mengatakan sikap PAN yang tidak tegas mengambil posisi oposisi atau koalisi menjadikan partai tersebut memiliki potensi lebih kuat masuk koalisi, dibanding PKS dan Partai Demokrat. Wempy mengatakan PKS dan Partai Demokrat selalu menegaskan sikap oposisi mereka di publik, sementara hal serupa tidak dilakoni oleh PAN.
Baca Juga: Profil Eddy Soeparno: Sekjen PAN Disebut Berpeluang jadi Menteri Jokowi
"Tetapi saya melihat bahwa untuk kepentingan politik PAN pasti punya kepentingan untuk masuk ke dalam kekuasaan. Dengan demikian saya kira jika PAN masuk dalam kekuasaan maka koalisi pemerintah hari ini akan sangat besar dan signifikan bahkan bisa mencapai absolut 78,61 persen," kata Wempy dalam diskusi daring Para Syndicate, Jumat (16/4/2021).
Wempy mengatakan dukungan besar koalisi jika ditambah dengan PAN itu memang sangat menguntungkan Presiden Jokowi. Namun kekuatan besar tersebut bukan berarti dapat memuluskan Jokowi dalam pengambilan kebijakan.
"Memang kalau kita lihat keuntungan Jokowi dia mendapat banyak dukungan dari partai politik secara angka dan sebagainya sampai 78,61 persen. Tetapi angka ini tidak menjamin seluruh kebijakan Jokowi akan didukung oleh menteri-menteri dari partai politik ini," kata Wempy.
