Suara.com - Gubernur Jakarta Anies Baswedan akan memasuki tahun terakhir menjabat sebagai Kepala Daerah Ibu kota sampai 2022 mendatang. Anies meminta agar semua program yang sudah dirancang segera dituntaskan.
Hal ini disampaikan Anies usai membuka musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) DKI tahun 2021. Agenda ini membahas Rancangan Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Musrenbang ini dihadiri sejumlah pihak terkait dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Wali Kota sampai Lurah, BUMD, dan DPRD.
"Musrenbang ini dibahas untuk tahun 2022 yang juga jadi tahun terakhir RPJMD. Maka itu harap dipastikan semua program kegiatan di RPJMD bisa ditunaikan tahun ini," ujar Anies dalam pembukaan Musrenbang yang diunggah melalui kanal youtube Pemprov DKI, dikutip Kamis (15/4/2021).
Baca Juga: Anies Minta Penataan Balai Kota, Anak Buah: Cuma Pindahin Kursi Aja Gitu
Ia juga meminta bantuan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI untuk menyisir apa saja program dalam RPJMD yang belum selesai.
Anies tak ingin ada yg terlewat ketika masa jabatannya rampung.
"Saya minta jajaran Bappeda untuk lakukan penyisiran atas semua program di RPJMD yang ada dalam KSD dan memastikan pada 2022 semua sudah bisa tertunaikan hingga tuntas. Jadi dalam musrenbang penyisiran dilakuakan dan minta masukann ke stakehiolder yang relevan," kata Anies.
Karena masa pandemi Covid-19, Anies menyebut saat ini salah satu program yang harus ditunaikan adalah soal Kesejahteraan Sosial. Sebab perekonomian ibu kota telah terpukul keras sehingga banyak warga kesulitan.
"Salah satu PR besar yang harus kita tunaikan di dalam RPJMD ini adalah terkait dengan penuntansan program sosial kemasyarakatan. Kita menyadari ketika terjadi kontrasi ekonomi akibat pandemi masalah kesra jadi salah satu masalah yang sklanya membesar," tuturnya.
Baca Juga: Anies Tata Ruang TGUPP hingga Tempat Fitness di Balkot, Habis Berapa Duit?
Mantan Mendikbud itu mengakui memang jumlah warga yang kesulitan semakin bertambah karena pandemi. Karena itu program yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu segera dituntaskan.
"Dahulu masyarakat berekonomi lemah atau rentan jumlahnya lebih sedikit, ketika pandemi meningkat agak besar. Karena itu di 2022 perlu ada keseriusan untuk program terkait kesra secara langsung khususnya di aspek kesehatan, pendidikan, dan aspek kegiatan usaha ukuran mikro dan kecil," pungkasnya.