Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah untuk membuat skala prioritas anggaran belanja di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal ini dikatakan Jokowi saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi kepala daerah tahun 2021 dalam akun youtube Sekretariat Presiden, Rabu (14/4/2021) malam.
"Harus membuat kebijakan yang fokus dengan skala prioritas yang jelas. Fokus dan skala prioritas yang jelas. Sehingga nanti alokasi anggarannya juga lebih fokus dan lebih terkonsentras," ujar Jokowi.
Jokowi melihat terdapat satu provinsi ada yang mata anggarannya sampai 40.000 mata anggaran kegiatan. Sehingga jika dibuat skala prioritas, akan lebih mudah mengawasi anggaran kegiatannya dan terlihat hasilnya.
"Menurut saya, semakin sedikit kegiatan, akan semakin secara manajemen akan semakin gampang ngontrolnya, semakin gampang ngeceknya dan hasilnya akan semakin keliatan," ucap dia.
Baca Juga: PA GMNI: Reshuffle Perlu, Banyak Kinerja Menteri di Bawah Standar
Karena itu, Jokowi meminta jajaran pemerintah di daerah untuk memfokuskan anggaran pada satu hingga tiga kegiatan besar. Sehingga hasilnya bisa dilihat dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
"Sebagai contoh, ada anggaran di sebuah kabupaten Rp 2 triliun misalnya. Hati-hati, saya titip yang namanya belanja aparatur dan belanja pembangungan, belanja aparatur dan belanja modal dilihat. Gedean yang mana. Usahakan agar belanja pembangunan, belanja modal itu lebih besar dari belanja aparatur," ujarnya.
Kata Jokowi, anggaran yang sudah diprioritaskan tersebut tidak boleh diberikan ke masing-masing dinas untuk dibelanjakan.
"Kalau sudah ketemu belanja pembangunan, belanja modal, jangan sampai yang namanya anggaran itu dibagi rata ke masing-masing unit, ke masing-masing dinas. Hati-hati. Sekali lagi yang bapak ibu dan saudara-saudara prioritaskan yang mana. Berikan dua priroitas atau maksimal tiga prioritas. sudah, anggaran itu prioritaskan ke sana 60 persen. Sisanya baru diberikan ke unit-unit yang lain. Sehingga menjadi jelas," tutur dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mencontohkan kepala daerah dapat memprioritaskan anggaran untuk pembangunan jalan, pembangunan pasar dan pembangunan sekolah di kabupaten.
Baca Juga: Pesan Penting Jokowi ke Kepala Daerah yang Baru Dilantik: Jangan Puas Diri!
Dengan skala prioritas tersebut, rakyat bisa melihat dan merasakan langsung produk dari program strategisnya selama menjabat.
"Saya mau jalan di kabupaten saya sampai di desa-desa mulus. Ya sudah anggaran konsentrasikan ke sana. Selama mungkin satu tahun atau dua tahun selesai ganti lagi. Saya mau konsetrasi ke pembangunan pasar yang ada di seluruh kabupaten," kata dia.
"Ada pasar misalnya 60 pasar. Selesaikan dalam setahun atau dua tahun, rampung. Sehingga rakyat melihat. Atau ingin membangun sekolah. Sekolah di kabupaten saya harus bagus semuanya. Sehingga kelihatan mana prioritas, mana yang menjadi unggulan," sambungnya.
Jokowi pun kembali mengingatkan kepada kepala daerah agar tidak membagi-bagikan anggaran ke masing-masing dinas. Sehingga anggaran APBD tersebut bisa langsung dirasakan manfaatnya.
"Jangan sampai sekali lagi yang namanya anggaran diecer-ecer di setiap dinas, di setiap unit. Sehingga setiap tahun itu anggaran ya terbelanjakan, tapi tidak ada baunya sama sekali. Tidak dirasakan kemanfaatannya oleh rakyat. Hati-hati dengan ini karena anggaran APBD itu bisa mentriger pertumbuhan ekonomi di daerah bapak ibu semuanya," ucap Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan para kepala daerah baik di provinsi, kabupaten dan kota untuk berani melakukan konsolidasi pos anggaran.
"Kalau tidak? Saya perlu ingatkan. Kalau bapak ibu tidak bisa menkonsolidasikan ini, menajemennya tidak seperti yang tadi saya sampaikan, kemudian anggaran diecer-ecer di dinas-dinas, di unit-unit yang ada," tegas Jokowi.
Pasalnya, kata Jokowi permasalahan di daerah, karena kurangnya konsolidasi pos anggaran. Sehingga tidak terlihat dan tidak dirasakan oleh masyarakat.
"Karena masalahnya pasti selalu ada, karena nggak dirasakan oleh masyarakat hasil kepemimpinan bapak ibu saudara-saudara sekalian, ya tidak terpilih lagi. Karena anggarannya hilang setiap tahun, realiasasi setiap tahun tapi tidak keliatan manfaatnya oleh rakyat," imbuh dia.
