Infografis
Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera sepakat bersama-sama mengawal pembahasan tiga rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Perlindungan Ulama dan Tokoh Agama, serta RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan komitmen bersama antara dua partai politik usai Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa bertemu di kantor Dewan Pengurus Pusat PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Rabu (14/4/2021).
“PKS dan PPP kami berkelindan, jalan bareng-bareng,” kata Aboe Bakar Alhabsyi terkait tiga RUU tersebut usai dua pimpinan parpol itu bertemu.
Sementara itu, Sekjen PPP Arwani Thomafi lanjut menerangkan kerja sama bidang legislasi itu merupakan poin strategis bagi PPP dan PKS, khususnya dalam memperjuangkan kepentingan umat.
Komitmen untuk mengawal bersama tiga RUU itu merupakan salah satu hasil pertemuan antara Syaikhu dan Suharso yang berlangsung di markas PKS.
Di samping itu, keduanya juga meneken nota kesepahaman yang berisi tujuh poin kerja sama, di antaranya komitmen menjaga keutuhan dan kesatuan Republik Indonesia; komitmen menghadirkan dan mengamalkan nilai-nilai Islam; komitmen memajukan ekonomi umat dan ekonomi syariah serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
Kerja sama mengatasi dampak pandemi COVID-19; kolaborasi mencegah kerusakan lingkungan dan hemat energi; serta upaya bersama mengajak masyarakat saling peduli dan berbagi selama Ramadhan, mengingat saat ini ada beberapa musibah yang terjadi di Indonesia.
Komitmen menguatkan demokrasi juga menjadi salah satu poin kerja sama antara PPP dan PKS.
“PPP dan PKS berjuang bersama menjaga demokrasi agar tetap sehat sesuai dengan amanat reformasi,” kata Aboe Bakar Alhabsyi saat jumpa pers pada sela-sela pertemuan.
Baca Juga: Sebut Reshuffle Urusan Jokowi, PPP: Wapres Ma'ruf Saja Mungkin Tidak Tahu
Sementara itu, Sekjen PPP Arwani Thomafi mengatakan isu demokrasi jadi perhatian bersama karena dua partai politik itu ingin memelihara nilai-nilai dan praktik demokrasi agar dapat berjalan lebih baik di Indonesia.
