Infografis
Suara.com - Kita mendengar kabar bahwa Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet lagi. Ada apa? Sehubungan dengan isu tersebut, rasanya sebagai warga negara kita pun perlu memahami apa itu reshuffle kabinet.
Apa itu Reshuffle Kabinet
Istilah reshuffle sebetulnya tak hanya digunakan pada kabinet atau pemerintahan. Pergantian pos menteri pada reshuffle kabinet bisa bersifat minor. Namun bisa juga bersifat besar-besaran dengan melibatkan beberapa menteri.
Reshuffle kabinet terjadi untuk mencapai tujuan pemerintahan, yang berkaitan dengan partai atau target tertentu. Tujuan diharapkan tercapai dengan melakukan penggantian pos menteri. Dengan demikian, apa itu Reshuffle Kabinet?
Pengertian Reshuffle Kabinet bisa dibilang merupakan peristiwa di mana kepala pemerintahan mengganti posisi menteri dalam kabinetnya. Perombakan kabinet dilakukan dengan memindahkan seorang menteri dari satu posisi ke posisi yang lain. Perombakan diperlukan karena suatu alasan penting misalnya karena menteri mengundurkan diri, baik karena suatu skandal, pensiun, atau sebab-sebab lain di luar dua sebab tersebut.
Pelaksanaan Reshuffle Kabinet dilakukan dengan tujuan kurang lebih sebagai berikut:
- Membangun aliansi, reward, dan memastikan seluruh fraksi dalam partai menjadi perwakilan pemerintah
- Kesempatan untuk mengevaluasi kinerja para menteri dalam pemerintahan
- Melakukan perubahan prioritas pemerintahan dengan harapan prioritas pemerintahan bisa lekas tercapai dengan mengganti para menteri
Isu Reshuffle Kabinet Pemerintahan Jokowi 2021
Isu reshuffle kabinet Jokowi tahun 2021 kembali menjadi perbincangan. Sejumlah menteri diisukan masuk ke dalam daftar layak dievaluasi. Salah satu menteri yang disebutkan ialah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.
Baca Juga: Istana Sebut Presiden Jokowi akan Lantik 2 Menteri Baru, Siapa Saja?
Selain itu, Kementerian di bidang Ekonomi juga disorot. Hal itu sehubungan dengan kondisi perekonomian Indonesia yang jatuh bangun selama Corona. Metode pertahanan ekonomi yang dipilih oleh Kementerian di bidang Ekonomi menjadi acuan untuk evaluasi ini.
