Luhut Sebut OTT KPK Tak Buat Koruptor Jera, Rocky: Istana Bisa Disalahkan

Rabu, 14 April 2021 | 12:22 WIB
Luhut Sebut OTT KPK Tak Buat Koruptor Jera, Rocky: Istana Bisa Disalahkan
Rocky Gerung (Suara.com/Achmad Ali)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut OTT KPK tidak membuat jera para koruptor.

Rocky Gerung mengklaim semua bermula ketika KPK mulai dilemahkan. Oleh sebab itu menurutnya pihak istana bisa disalahkan.

Pernyataan itu disampaikan Rocky Gerung dalam video berjudul "MENKO LUHUT MINTA MAAF. KPK MAKIN TIDAK BERDAYA" yang disiarkan melalui saluran YouTube miliknya, Rabu (14/4/2021).

Rocky Gerung memulai komentarnya dengan menganalogikan Luhut dengan sopir truk yang meminta maaf karena gas buang mengaburkan pandangan kendaraan lain di belakang.

Baca Juga: Debat Soal Pelni, Irma Chaniago ke Fadli Zon: Lagi Ramadhan, Jangan Nuduh

Perlu diketahui, Luhut mengaku meminta maaf bicara terbuka bahwa OTT tidak membuahkan hasil sebagaimana diharapkan. Oleh sebab itu, dia minta kinerja KPK terus ditingkatkan.

Rocky Gerung soal Luhut sebut OTT KPK tak buat koruptor jera (YouTube).
Rocky Gerung soal Luhut sebut OTT KPK tak buat koruptor jera (YouTube).

Rocky Gerung juga menganalogikan KPK dengan truk yang tak pernah di-kir tetapi dipaksa berjalan sehingga kehilangan tenaga. Oleh sebab itu, dia mengaku bisa paham betapa kecewanya Luhut.

"Akhirnya orang masuk satu gejala umum kepercayaan terhadap lembaga-lembaga ini hilang. Itu yang kita hitung dari awal karena semua orang masuk nyari peluang," kata Rocky Gerung seperti dikutip Suara.com.

"Karena memang sudah goyang kekuasaan. Ini semua sinyal kekuasaan gak sanggup memberi contoh. Keuasaan semacam ini terus memburuk," tambahnya.

Rocky Gerung lebih lanjut menyinggung kasus PT Jhonlin Bratama kepemilikan Andi Arsyad alias Haji Isam.

Baca Juga: Viral Pemuda Salat Tarawih di Rumah Teman Non Muslim, Jadi Perdebatan

"Politik kita bukan lagi dikendalikan oligarki, tapi oleh plutokrat, satu orang kaya bisa mengukur sejak merencanakan tindakan melanggar hukum. Dia bisa langsung hitung akibatnya," katanya.

Menurut Rocky Gerung, kasus Haji Isam bisa terjadi apabila tahu betul tentang anatomi kekuasaan, mengingat dia juga pernah terlibat dalam proyek pemenangan Jokowi.

Dengan melihat hal itu, Rocky Gerung menyebut sinyal kekuasaan tidak pernah meningkatkan kinerja KPK. Oleh sebab itu, lembaga antirusuah tersebut malah dimanfaatkan orang.

"Maka kelemahan KPK dimanfaatkan justru oleh orang yang ingin mencuri harta negara, menyogok, mengemplang pajak, kan ini semua berawal dari KPK yang dilemahkan sehingga moral publik menganggap satu paket," tukas Rocky Gerung.

"Jadi siapa yang mesti disalahkan? Istana. Istana yang justru memberi kewenangan KPK membatalkan kasus," tandasnya.

Luhut Sebut OTT KPK Tak Membuat Koruptor Jera

 Luhut Binsar Pandjaitan meminta kinerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terus ditingkatkan, maka dari itu dirinya pun sedikit menyindir lembaga antirasuah tersebut untuk tidak hanya mengandalkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) saja dalam melakukan pencegahan korupsi.

"OTT-OTT itu kita lihat tidak juga buat orang jera. Kita lihat juga, maaf kalau saya bicara terbuka, OTT sendiri menurut saya buahnya tidak seperti kita harapkan. Orang bisa kapok, tidak juga," kata Luhut acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi STRANAS PK 2021-2021, secara virtual, Selasa (13/4/2021).

Meski begitu kata dia sepanjang dirinya menjabat sebagai menteri hampir 7 tahun, kinerja KPK dalam melakukan pencegahan pemberantasan korupsi baru akhir-akhir ini saja berkinerja baik.

"Bapak ibu sekalian pengalaman saya 7 tahun di kabinet ini pencegahan korupsi ini baru akhir-akhir ini saja makin baik. Ini penting, KPK bukan sekedar OTT saja," katanya.

Ketimbang OTT kata Luhut, sebaiknya KPK melakukan tindakan preventif dalam mencegah terjadi korupsi di negeri ini.

"Tapi pencegahan ini, menurut hemat saya harus dikedepankan oleh KPK," sarannya.

Dalam hal pencegahan ini, Luhut pun meminta KPK ikut dalam melakukan sebuah pengawasan terhadap sejumlah proyek strategis pemerintah.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI