Infografis
Suara.com - Kementerian Kesehatan tidak mempermasalahkan sejumlah anggota DPR yang disuntik Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta pada Rabu (14/4/2021) hari ini, meski tanpa izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Juru Bicara Vaksinasi dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, hal itu merupakan hak dari masing-masing orang termasuk anggota DPR yang mau disuntik Vaksin Nusantara hari ini.
"Iya ini kan pilihan masing-masing," kata Nadia melalui pesan singkat kepada Suara.com, Rabu (14/4/2021).
Meski begitu, dia menegaskan bahwa kegiatan vaksinasi ini tidak bisa disebut sebagai proses uji klinis fase dua karena BPOM belum mengeluarkan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) untuk Vaksin Nusantara menuji fase dua.
Baca Juga: DPR Tuding BPOM Pilih Dukung Vaksin Impor daripada Vaksin Nusantara
"Kalau ini bagian uji klinis belum ada izin BPOM ya," ujarnya.
Sebelumnya, BPOM menegaskan bahwa Vaksin Nusantara belum memenuhi Cara Pengolahan Yang Baik (Good Manufacturing Practices/GMP), Praktik Laboratorium yang Baik (Good Laboratory Practice/GLP), dan konsepnya belum jelas; terapi atau vaksin.
Oleh sebab itu, BPOM meminta tim peneliti untuk menghentikan sementara proses pengembangan vaksin dan kembali ke fase pra-klinik dengan melengkapi prosedur saintifik yang baik dan benar.
Hal itu tidak digubris oleh anggota Komisi IX DPR, mereka tetap yakin Vaksin Nusantara aman karena rekam jejak Eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dianggap menjanjikan.
Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI akan disuntik Vaksin Nusantara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta pada Rabu (14/4/2021) pukul 10.00 WIB pagi ini.
Baca Juga: Komisi IX DPR RI Dukung Vaksin Anak Negeri, Siap Disuntik Vaksin Nusantara
"Kan sudah ada yang test dan tidak bermasalah, sudah praklinik tahap satu tidak ada yang bermasalah. jadi kalau sekarang kita mengatakan ini berbahaya kan nggak ada itu, ini harus dilihat sebagai penemuan bagus dan potensial," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena saat dihubungi, Selasa (14/4/2021).
Politisi Golkar ini justru menuding Kepala BPOM Penny K Lukito menghambat proses penelitian Vaksin Nusantara karena tidak memberikan izin Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) ke uji klinik tahap kedua.
"Memang Bu Penny ini kelihatannya tidak mendukung produk dalam negeri, jadi produk-produk vaksin yang impor itu toleransinya diberikan seluas-luasnya untuk vaksin impor, untuk vaksin dalam negeri Bu Penny tidak memberikan dukungan," papar Melki.
