Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mendukung langkah pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
"Saya mendukung kebijakan Presiden, bahwa ini untuk menagih perjanjian yang sudah ditandatangani untuk penyerahan dana dan aset yang masih belum terselesaikan," kata Azis dalam pernyataan pers di Jakarta, Selasa (13/4/2021).
Dia menilai langkah Presiden tersebut menunjukkan pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan kasus BLBI yang sudah cukup lama tidak kunjung selesai.
Azis berharap satgas tersebut dapat menjalankan tugas dengan optimal untuk mengembalikan dana BLBI dari para obligor.
Baca Juga: Kepres Tagih Utang BLBI Rp 108 Triliun Bisa Jadi Transaksional Baru
"Pemerintah menjelaskan struktur dan mekanisme kerja dari Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI, sehingga tujuan dan target pembentukan Satgas dapat dicapai secara maksimal," ujarnya.
Azis meminta satgas penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI itu bersinergi dengan seluruh stakeholder agar dana dan aset negara dapat segera dikembalikan.
Selain itu menurut dia agar para pelaku yang terlibat kasus BLBI dapat ditindak hukum.
"Pemerintah perlu melakukan pengawasan kuat dan evaluasi berkala terhadap kinerja dari satgas tersebut sehingga penyelesaian kasus BLBI dapat diselesaikan sesuai target waktu yang sudah ditentukan," katanya.
Azis menilai satgas dan pemerintah harus melakukan keterbukaan informasi mengenai perkembangan penyelesaian kasus BLBI.
Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Pastikan Pekerja Dapat THR Sesuai Aturan
Langkah itu menurut dia agar publik dapat memantau dan mengawasi proses penyelesaian kasus BLBI, pemerintah untuk berkomitmen menyelesaikan kasus BLBI tersebut dengan tuntas, tidak hanya sekedar retorika saja.
