Infografis
Suara.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menginstruksikan jajarannya untuk terus berupaya memperbaiki diri dan menjadikan KLHK sebagai sosok institusi yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
"Saya meminta keteguhan kita dalam etos kerja lembaga, etos kerja individual pejabat dan refleksinya dalam aktualisasi pelaksanaan tugas yang harus semakin baik hingga paripurna," ujar Siti dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Triwulan I Tahun 2021 KLHK, Selasa (13/4/2021).
Masyarakat, kata Siti, membutuhkan jajaran birokrasi yang lebih ideal saat ini, dengan pijakan prinsip-prinsip public-life.
"Tidak semua hal bisa kita selesaikan sekaligus, saya percaya itu, tetapi dengan sinergi yang kuat dan berjalan pada koridor kebenaran, kita akan terus melangkah dibimbing oleh moral dan ilmu pengetahuan," tutur dia.
Baca Juga: KPK Bakal Proses Hukum Pihak yang Bawa Kabur Bukti Korupsi Ditjen Pajak
Siti menuturkan pada periode triwulan pertama saat ini, KLHK juga sedang dalam masa audit kinerja dan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Karena itu ia mengingatkan pentingnya audit kinerja dan laporan keuangan oleh BPK sebagai proses yang wajib dilalui, dengan menunjukkan semua capaian-capaian yang bersifat akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, dan memenuhi semua kriteria manfaat dari perspektif pengawasan eksternal.
Ada tiga dimensi arti penting pemeriksaan BPK RI.
Yakni untuk tidak terjadi perbuatan melawan hukum, untuk tidak ada transaksi tersembunyi, dan untuk pelaksanaan tertib anggaran dan tertib admininstrasi.
Siti juga meminta jajaran agar tetap memelihara etos kerja dan tak mengeluh. Namun menggunakan kesempatan audit BPK untuk melakukan interospeksi diri.
Baca Juga: Sri Mulyani: Pencegahan Korupsi Jangan Hanya Jadi Slogan
"Saya ingin berpesan dan meminta betul untuk kita tetap memelihara etos kerja, tidak mengeluh, bahkan sebaliknya menggunakan kesempatan audit ini untuk melakukan introspeksi guna perbaikan dalam kegiatan selanjutnya," ucap dia.
Siti mengingatkan audit BPK memiliki arti penting dalam menegakkan nilai-nilai public life di jajaran KLHK.
"Saya juga perlu mengingatkan kembali seperti setiap tahun saya sampaikan, bahwa audit BPK mengandung arti sangat penting dalam kita menegakkan nilai-nilai public life yang tadi telah saya utarakan,” kata Siti.
Peran Inspektorat Jenderal kata Siti juga diperlukan dalam membantu seluruh satker pada proses ini, dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola (sektor publik).
Hal tersebut juga sesuai dengan Piagam Audit Intern yang telah ditandatangani Menteri LHK Siti bersama Inspektur Jenderal dan Para Eselon I sebelumnya.
Wakil Menteri LHK Alue Dohong menyampaikan pengawasan internal memiliki peran yang sangat strategis untuk mengawal pencapaian kinerja KLHK.
Kata Alue, kinerja yang dikawal oleh Inspektorat Jenderal meliputi Kinerja Tugas dan Fungsi, ketertiban administrasi dan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan ekonomis serta akuntabel.
"Kita memerlukan sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai pada organisasi. Pengendalian intern dilandasi pemikiran bahwa pengendalian intern itu melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh SDM dan dilakukan secara komprehensif," tutur Alue.
Karenanya kata Alue, pengendalian intern bukan cuma urusan Inspektorat Jenderal, terkait dengan audit dan temuan-temuan.
Namun pengendalian intern merupakan concerns semua jajaran di KLHK.
"Urusan seluruh tingkatan pimpinan dalam menyelenggarakan kegiatan di satker masing-masing," ucap dia.
Alue menyebut penguatan sistem internal tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya sharing informasi antar semua lini.
"Pencapaian seluruh program harus dimulai dengan keterbukaan informasi yang membuka kran saling mengisi dan berbagi dalam memecahkan berbagai masalah dan tantangan zaman," kata Alue.
Adapun beberapa isu strategis KLHK yang perlu mendapat perhatian antara lain Pemulihan Ekonomi Nasional PEN, pemulihan kualitas lingkungan hidup dan hutan Indonesia, pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan pelaksanaan reformasi struktural birokrasi pemerintahan.
Penanganan isu tersebut dilaksanakan melalui 13 program yang merupakan tugas dan fungsi dari unit eselon I lingkup KLHK.
Untuk diketahui, acara tersebut diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama KLHK, seluruh Kepala UPT KLHK, serta pejabat pengela DIPA seluruh satker KLHK secara virtual.
