Infografis
"Ada pihak-pihak yang sedang menyebarkan isu dalam bulan Ramadan ini yang sungguh sangat menyesatkan publik. Jadi tidak saja sesat, tetapi menyesatkan publik bahwa Pak Jokowi mengambil pengelolaan Taman Mini Indonesia dari Yayasan Harapan Kita. Kemudian Presiden akan membentuk Yayasan baru dan dikelola oleh keluarga pak Jokowi. Ini betul betul menyesatkan, ini bohong dan sungguh sangat menyesatkan," tuturnya.
Dia juga menilai bahwa pihak-pihak yang yang menyebarkan isu tersebut adalah pihak yang tak suka dengan pemerintahan Jokowi. Sehingga menyebarkan isu pengambilalihan TMII oleh pemerintah akan dikelola yayasan bentukan keluarga Jokowi.
"Sekali lagi ini adalah fitnah murahan, sampah dan sesat dan menyesatkan ini berita bohong ya ini. Yang pasti bahwa yang menyebarkan isu memang tidak setuju dengan gaya gaya yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini," ucap dia.
Dikemukakannya, tak mudah mengambil alih pengelolaan TMII. Sehingga baru sekarang Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah.
"Hingga muncul kenapa baru sekarang, iya emang 'lu kira' 44 tahun gampang seperti mau membalikkan telapak tangan," ucap Ngabalin.
Karena itu, pemerintah memberikan masa transisi selama tiga bulan agar dilakukan audit. Sebab jika kerugiannya mencapai Rp 40 miliar sampai 50 Miliar, berarti ada yang salah dari pengelolaannya.
"Sebab kalau umpama kalau TMII rugi Rp 40 M sampai Rp 50 M per bulan, berarti ada yang salah dong dari manajemennya. Berarti ada yang salah dong pengelolaannya. Bagaimana sekarang ini seluruh sarana prasarana maintenance-nya tidak terurus kemudian dan sebagainya mengalami kerugian dan perlu dilihat kembali dan dikasih kesempatan tiga bulan ini bersama sama duduk dengan yayasan secara baik-baik dan melihat," kata dia.
Mantan Pengurus Partai Golkar ini juga menyebut langkah pengambilalihan aset negara yang dikelola Yayasan Harapan Kita agar merasakan manfaat dari pengelolaan TMII.
"Pada akhirnya apa yang dilakukan Jokowi berorientasi untuk mengembalikan aset negara untuk bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat, agar rakyat merasakan manfatnya. Makanya pemerintah ambil alih itu dan akan dikelola oleh BUMN," katanya.
Baca Juga: Pemerintah Klaim Pengelolaan TMII Transparan, Bagaimana Nasib Karyawan ?
Sebelumnya, Sekretaris Yayasan Harapan Kita Tria Sasangka Putra menegaskan mengatakan, pihaknya tidak pernah mengajukan atau meminta kebutuhan anggaran pengelolaan TMII kepada negara.
