Infografis
Suara.com - Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sanksi tegas kepada 153 lembaga pengguna yang melanggar perjanjian kerja sama. Alhasil hak ases ratusan lembaga pengguna itu dicabut oleh Dukcapil.
Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan pemberian hak ases verifikasi data kependudukan itu sesuai dengan amanat Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa data kependudukan dari Kemendagri dapat dimanfaatkan untuk semua keperluan antara lain pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal.
Sejumlah lembaga pengguna yang hendak memperoleh hak akses itu harus melakukan perjanjian kerja sama dengan sejumlah syarat dan ketentuan yang mesti ditaati.
"Hak akses bisa sewaktu-waktu dicabut bila lembaga pengguna tidak melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam PKS, antara lain memberikan data balikan (reverse data), penggunaan card reader, dan laporan penggunaan data per semester," kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (12/4/2021).
Baca Juga: DPR Harap, Kerjasama dengan Unpad Bangun Kolaborasi bagi Kemajuan Bangsa
Zudan mengungkap 153 lembaga pengguna diketahui melakukan wanprestasi berdasarkan hasil evaluasi. Mereka tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam perjanjian yakni menyerahkan laporan tiap semester.
"Maka sebagai bentuk sanksi pelanggaran PKS, kami mencabut hak akses verifikasi data kependudukan yang telah diberikan," tuturnya.
Dari 153 lembaga yang dinonaktifkan hak aksesnya, terdiri 1 lembaga amil zakat, 3 entitas penyelenggara pengiriman uang, 13 entitas perusahaan asuransi, 19 lembaga perbankan, 2 jasa kesehatan. Selain itu terdapat 1 lembaga koperasi, 16 entitas pasar modal, 17 lembaga pembiayaan, 73 BPR, 2 lembaga pendidikan, 1 perusahaan fintech, 3 perusahan seluler, lain-lain: 2 lembaga.
34 Lembaga Kembali Diaktifkan
Di sisi lain, Zudan mengungkapkan dari 153 lembaga, ada 34 lembaga yang kembali diaktifkan hak aksesnya karena mereka kemudian memenuhi kewajibannya setelah sanksi dijatuhkan.
Baca Juga: Dukcapil Jelaskan Lembaga Masih Minta Fotokopi e-KTP
Mereka yang melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam PKS. Lembaga Pengguna tersebut antara lain adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Commonwealth, PT Telekomunikasi Selular Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, PT Hutchison 3 Indonesia, PT BNI Sekuritas, dan PT Mandiri Tunas Finance.
"Dukcapil kembali mengaktifkan hak akses pemanfaatan data kependudukan bagi 34 lembaga ini karena mereka berkomitmen melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam PKS," ungkapnya.
Lebih lanjut Zudan meneranhkan kalau data kependudukan Dukcapil telah dimanfaatkan oleh berbagai lembaga pelayanan publik yang telah bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil, demi meningkatkan fungsi proses verifikasi identitas customer.
"Data kependudukan berperan sebagai key factor dalam seluruh aktivitas pelayanan publik termasuk sektor keuangan, pasar modal, rumah sakit, jasa telekomunikasi dan lembaga lainnya. Dalam kaitan ini, Dukcapil memberi dukungan nyata dalam setiap proses e-KYC atau electronic know your customer."
