Infografis
Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkap efektifnya peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengawasi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Sambil berseloroh, Ganjar lebih memilih untuk berkelahi ketimbang ada oknum yang hendak merusak pemerintahan dengan praktik korupsi.
Ganjar mengatakan, kalau KPK getol melakukan penyuluhan anti korupsi kepada ASN. Selain itu, KPK juga kerap melakukan pendampingan untuk urusan 'duit'.
Hal itu disampaikan Ganjar dalam 'Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022' yang bertemakan Cegah Korupsi Dari Hulu Ke Hilir yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
"Kenapa penyuluh anti korupsi ini penting dan ini bagian dari seleksi dari ASN-ASN dan juga melibatkan masyarakat yang mereka punya integritas sehingga mereka menjadi virus yang kita suntikan seperti vaksinasi ke dalam sistem yang memang harus berubah dalam jangka panjang," kata Ganjar.
Baca Juga: Petugas Damkar di Depok Kena SP, Usai Bongkar Korupsi di Kantornya
Penyuluhan serta pendampingan KPK tersebut membuahkan hasil. Ganjar mengungkapkan praktik sogok saat pengesahan APBD pun sudah tidak ada lagi.
"Tentu saja dampak dari perjalanan panjang ini adalah pengesahan pertanggungjawaban APBD yang dulu nyogok, maaf Pak, tidak ada lagi itu. Lebih baik kita berkelahi saja daripada hanya soal seperti itu," ungkapnya.
Ganjar pun menyampaikan ucapan terima kasihnya terhadap KPK yang mau membantunya dalam urusan pendampingan di pemerintahan.
Menurut Ganjar, pelibatan KPK itu menjadi salah satu strateginya apabila melihat komunikasi soal anggaran yang mandek.
"Dengan duduknya KPK mendampingi ternyata semua proses itu berjalan dengan lancar. Karena saya sampaikan ada KPK di sini ingin melihat," tuturnya.
Baca Juga: Menko Airlangga Klaim UU Cipta Kerja Bisa Hilangkan Praktik Korupsi
"Malah prosesnya tidak ada lagi yang dibawah meja, tidak ada lagi yang di bawah taplak, sehingga semua bisa dilihat di atas meja."
