Infografis
Suara.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro mengatakan Pemprov Jateng telah menyiapkan tiga skenario menyusul adanya pelarangan mudik lebaran akan berlaku pada 6-17 Mei 2021 mendatang.
“Data survei Kementerian Perhubungan. Ada potensi pemudik Jawa Tengah sekitar 4, 6 juta,” tutur Henggar.
Henggar bilang, skenario pertama adalah pra-larangan dari tanggal 1-5 Mei sebagai antisipasi mudik dini. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan akan ada potensi warga melakukan mudik dini yaitu sekitar 20 persen dari data Kemenhub.
“Kita coba antisipasi dengan kita melakukan posko mobile. Posko mobile ini tentunya kita bekerja sama dengan instansi terkait, dari kabupaten dan kota, TNI–Polri, harapannya seperti yang disampaikan Dirlantas (Dirlantas Polda Jateng), sebelum masa pelarangan ini juga sudah ada pembatasan pergerakan orang yang masuk ke Jawa Tengah,” paparnya.
Baca Juga: Mudik Lebaran Dilarang, Ganjar Pastikan 35 Daerah di Jateng Kompak
Sedangkan skenario kedua yaitu terkait orang-orang yang sudah terlanjur mudik dengan berbagai cara dan sudah sampai di kampung halaman, tentunya nanti yang digunakan adalah optimalisasi PPKM mikro.
“Di Jawa Tengah ini kan kita tahu, kita kenal dengan Jogo Tonggo. Nanti optimalisasinya di situ. Jadi itu yang akan melakukan penanganan terhadap orang yang terlanjur mudik dan sudah sampai ke kampung halaman,” imbuhnya.
Skenario ketiga, pihaknya akan melakukan operasi pada saat pelarangan. Tentunya nanti titik-titiknya ditentukan oleh kepolisian. Mengingat, hal itu merupakan bentuk sinergi antarberbagai pihak.
“Kita bersama di situ, sinergi di lapangan,” tutur dia lebih lanjut.
Dari catatannya tahun lalu itu, pemudik yang di Jawa Tengah yang menggunakan moda transportasi darat, laut, dan udara totalnya sekitar 661 ribu. Jumlah itu berdasarkan mereka yang mudik karena memang dengan berbagai alasan.
Baca Juga: Koordinasi dengan BP2MI, Ganjar Soroti Sindikat Mafia Pekerja Migran
Sementara itu Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jateng, Kombes Pol. Rudy Syafirudin, mengatakan, Polri juga melakukan kegiatan sosialisasi agar masyarakat tak mudik tahun ini. Sebab jika mudik tetap dilakukan maka akan membahayakan pihak lain. Hal itu untuk memastikan keselamatan bagi pemudik dan orang yang dikunjunginya.
“Itu yang paling masif kita kerjakan,” kata Rudy.
Menurutnya, saat pelaksanaan kegiatan, pihaknya akan menempatkan personel di rest area selama 24 jam. Pihaknya akan mengingatkan masyarakat agar berada di tempat itu hanya 50 persen dari kapasitas. “Tidak boleh lebih supaya penekanan angka Covid di kita itu tetap menurun, stabil, “ harap Rudy.
"Kita juga sudah imbau pada pengelola rest area untuk betul-betul mematuhi aturan agar hanya 50 persen saja pengunjung di rest area tersebut," tegasnya.
Sedangkan untuk penyekatan, pihaknya telah menyiapkan 11.217 personel yang akan ditempatkan di 198 pos Operasi Ketupat Candi. Selain itu, juga terdapat 14 titik pos penyekatan perbatasan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi keputusan larangan mudik lebaran 2021. Ia berharap masyarakat tidak lengah dalam menjalankan protokol kesehatan, terutama dalam kondisi saat ini di mana tren kasus Covid-19 tengah menurun.
Seperti diketahui, pemerintah pusat resmi melarang masyarakat untuk melakukan mudik Lebaran 2021. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6-17 Mei 2021.
"Jangan sampai terjadi kemudian gelombang kedua karena kita lengah, dan mudik ini bagian dari pergerakkan massa yang paling gede (besar) dalam sejarah, sehingga potensi itu mesti kita mitigasi sejak awal. Maka, tadi sudah disimulasikan arahan Pak Menko Polhukam, Mendagri dan Kapolri. Udah disiapkan sampai tingkat bawah,” kata Ganjar Ganjar usai memimpin Rapat Penanganan Covid-19 Jateng dan Larangan Mudik, Senin (12/4/2021).
Selama masa pelarangan mudik, beber Ganjar, akan ada pos penyekatan di wilayah perbatasan Jateng-DIY, Jateng-Jatim dan Jateng-Jabar. Ia telah meminta kepala daerah untuk mendukung.
“Akan ada pos terpadu, jadi penyekatan secara detail dan teman-teman dari Polda sudah menyiapkan itu, kita dukung dari kabupaten kota termasuk titik perbatasan wilayah yang ada,” tandasnya.
