Infografis
Kyaw Moe Tun telah mendesak militer untuk memulihkan pemerintahan sipil dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB. Setelah itu, dia dipecat oleh penguasa militer Myanmar dan dituduh melakukan pengkhianatan tingkat tinggi.
"Saya sangat tersentuh (oleh) langkahnya," kata Chaw Kalyar. "Dia adalah pemimpin bagi kami dan kami bisa melakukannya juga."
Dia mengatakan pada 4 Maret, dia dan dua diplomat lainnya di kedutaan yang beranggotakan tujuh orang bergabung dengan gerakan pembangkangan dan memposting di Facebook pesan dukungan kepada pengunjuk rasa tak bersenjata di kampung halaman.
Kurang dari seminggu kemudian, katanya, ketiganya menerima surat yang memberi tahu mereka bahwa mereka dipecat dan paspor mereka ditarik.
"Ketika kami memposting pengumuman kami di Facebook, kami tahu apa konsekuensinya," kata Chaw Kalyar. "Kami tidak bisa pulang atau keluar dari Jerman karena mereka menarik paspor kami," tambahnya.
Jerman, yang mengecam kudeta tersebut, saat ini sedang memeriksa kasus para diplomat.
"Pemerintah federal menganggap bahwa status diplomatik karyawan di kedutaan belum berakhir," kata seorang juru bicara kementerian luar negeri kepada AFP.
Chaw Kalyar mengatakan sekitar 20 diplomat Myanmar di seluruh dunia, termasuk di Paris, Jenewa dan Washington, juga telah bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil.
Baca Juga: Kudeta Myanmar: Warga Mengungsi ke India Menyusuri Jalur Setapak dan Got
