Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Bidang Industri Makanan dan Peternakan Juan Permata Adoe menganggap pembentukan Kementerian Investasi menjadi suatu terobosan bagi kelangsungan investasi di tanah air.
Lantaran selama ini, proses investasi tidak bisa dijalankan melalui satu pintu saja.
Juan mengungkapkan investasi akan diawali dengan mendaftar Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Setelah itu, investor pun akan menjalani investasi dengan peraturan yang ada di beberapa kementerian terkait.
"Selama ini simpul hubungan antara kementerian ini enggak pernah bisa match karena orang lakukan investasi daftar di BKPM, begitu dia lakukan investasi peraturannya ada di kementerian," ungkap Juan dalam diskusi virtual BKPM Jadi Kementerian Investasi? pada Sabtu (10/4/2021).
Baca Juga: Bisa Diakomodir BRIN, DPR Minta Peran Penting Ristek Tak Dilupakan
Kementerian yang dimaksud seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan.
Sehingga selama ini BKPM hanya menjadi meja pendaftaran bagi para investor. Sehingga perannya dianggap tidak bisa menjamin investor bakal mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk rantai pasok atau supply chain kebutuhan bahan baku industrinya.
Dengan adanya Kementerian Investasi, diharapkan Juan menjadi terobosan baru dan memberikan efek yang positif bagi KADIN. Sebab, para investor juga bergantung pada supply chain yang bisa dijamin oleh satu pintu kementerian.
"Karena kita memproses dalam bentuk manufacture bahan baku sebagian besar sudah mengambil dari negara lain terpaksa harus melakukan impor sehingga perjanjian antar negara yang sudah dibangun perdagangan dalam bentuk sepa," ujarnya.
"Economic partnership itu berjalan, supply chain berjalan, industri yang diinvestasi juga aman. Nah ini perlu kementerian sehingga kewenangannya dia bisa menjadi simpul problem yang saat ini ada."
Baca Juga: DPR juga Setujui Usulan Jokowi Bentuk Kementerian Investasi
Sebelumnya, DPR RI menyetujui pembentukan Kementerian Investasi. Persetujuan tersebut disampaikan dalam sidang paripurna pada Jumat (9/4/2021) kemarin.
