Infografis
"Warga berharap agar hakim menjaga integritas dan jangan mau diintervensi. Sarga berharap keputusan-keputusan yang yang objektif dan adil dalam perkara Bara Baraya.
Ketua RT Bara-Baraya Andarias menambahkan, kedatangan mereka sekaligus ingin meminta kepastian hukum MA terkait dugaan mafia peradilan dan pelanggaran teknis yudisial hukum acara, maladministrasi dan pelayanan publik dalam perkara persidangan warga Bara-Baraya Vs Pangdam XIV Hasanuddin Makassar dan Nurdin Nombong.
"Kami ingin mendapatkan kejelasan mengenai perkara ini," kata Andarias.
Kronologis Perkara
Andarias mengungkapkan kasus sengketa tanah bermula pada akhir tahun 2016 silam.
Andarias menyebut lahan di Jalan Abubakar Lambogo diokupasi Asrama TNI-AD.
Padahal lahan warga bukanlah wilayah asrama TNI. Sejak orangtuanya tinggal, pihak Kodam XIV Hasanuddin ketika itu tak pernah menyatakan lahan rumahnya milik TNI.
"Sejak orang tua kami tinggal di situ, tidak ada satu pihak pun termasuk TNI dalam hal ini Kodam XIV Hasanuddin yang mengatakan bahwa lahan kami bagian dari tanah yang mereka sewa atau bagian dari tanah okupasi TNI," ucap dia.
Para warga pun diminta untuk mengosongkan rumah sejak akhir Desember 2016 hingga pada tanggal 20 Februari 2017 dan kemudian bergulir sejak 21 Agustus 2017.
Baca Juga: Setneg Unggah Pernikahan Putrinya, Krisdayanti Malah Puji Atta Halilintar
Pangdam kata Andarias, kembali mengeluarkan surat perintah untuk mengosongkan rumah yang dianggap mereka merupakan tanah okupasi TNI yang disewa dari pemiliknya.
