Infografis
Suara.com - Duta Besar Myanmar untuk Inggris, Kyaw Zwar Minn, didepak dan tidak diperkenankan masuk ke kedutaannya sendiri pada hari Rabu, setelah menentang aksi kudeta militer.
"Saya telah dikunci," kata duta besar kepada kantor berita Reuters, menyebut tindakan dari rekannya tersebut sebagai sebagai "kudeta di tengah London."
Menyadur New York Times, Kamis (7/4/2021) sebuah sumber diplomatik mengkonfirmasi bahwa Kyaw Zwar Minn telah dikeluarkan dari kedutaan.
Laporan media Inggris menyebutkan bahwa wakil duta besar, Chit Win, telah mengambil alih kedutaan dengan bantuan seorang atase militer.
Baca Juga: Tampil Apik, Elkan Baggott Bawa King's Lynn Town Menang dan Cleansheet
Bulan lalu, Kyaw Zwar Minn memutuskan hubungan dengan penguasa militer Myanmar dengan mengeluarkan pernyataan yang menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.
"Diplomasi adalah satu-satunya tanggapan dan jawaban atas kebuntuan saat ini," tulisnya dalam komentar di situs web kedutaan pada Rabu malam.
Penyiar negara Myanmar kemudian mengatakan bahwa Kyaw Zwar Minn akan dipulangkan karena membuat pernyataan yang tidak sah.
Tindakan Kyaw Zwar Minn tersebut mendapat dukungan dari Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab dengan memuji "keberanian dan patriotismenya dalam membela apa yang benar".
"Kami bergabung dengan seruannya untuk segera membebaskan Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, dan untuk kembali ke pemerintahan yang demokratis," jelas Raab.
Baca Juga: Simbol Darah, Demonstran Myanmar Semprot Cat Merah untuk Protes
Pemerintah AS dan Inggris telah mengumumkan sanksi finansial terhadap militer Myanmar dan menuntut pemulihan demokrasi.
Pemerintahan Biden juga menangguhkan pakta perdagangan dengan Myanmar menyusul tindakan baru-baru ini oleh Tatmadaw, militer negara itu, karena melakukan penindasan terhadap warga sipil.
Sejak Februari, ribuan orang terluka dan lebih dari 550 tewas saat menggelar aksi demonstrasi, termasuk banyak pengunjuk rasa muda.
Kyaw Zwar Minn bukanlah diplomat Myanmar pertama yang menyuarakan keprihatinan atas pengambilalihan militer. Pada bulan Februari, duta besar negara untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kyaw Moe Tun, mengkritik penguasa militer negara itu di depan Sidang Umum PBB.
Tak lama setelah itu, militer langsung mengatakan jika Kyaw Moe Tun tidak lagi bertugas untuk Myanmar dan segera digantikan.
