Infografis
Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan mendorong BLK Komunitas untuk mampu mencetak tenaga kerja yang siap masuk ke pasar kerja, baik dalam maupun luar negeri.
Terkait hal tersebut, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari, mengatakan BLK Komunitas dalam pelaksanaannya harus melibatkan industri lokal, asosiasi industri, dan perusahaan penempatan tenaga kerja luar negeri, sejak proses perencanaan pembangunan, pelatiha, hingga pasca pelatihan.
Dita lantas mencontohkan dengan BLK Komunitas yang menggelar pelatihan sektor pariwisata. Di mana dalam pengembangannya, BLK Komunitas harus menjalin komunikasi dan kerja sama dengan asosiasi industri seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), agar lulusan BLK Komunitas benar-benar memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri pariwisata setempat.
“Kita harus bersinergi antara pegiat pariwisata dan para praktisi pariwisata, asosiasi pariwisata dalam hal ini PHRI serta dengan Pemerintah Daerah,” kata Dita dalam acara Sosialisasi BLK Komunitas Bidang Wisata dan P3MI Wilayah Labuan Bajo di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Selasa (6/4/2021).
Baca Juga: Menaker Paparkan Manfaat Program JKP Bagi Pekerja yang Kena PHK
Selain asosiasi industri setempat, kata Dita, pengembangan BLK Komunitas bidang pariwisata ini juga dapat menjalin kerja sama dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Sehingga, pelatihan yang diselenggarakan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal, namun juga luar negeri.
Menurutnya, dalam sektor pariwisata, ada 20 keterampilan yang beririsan dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI). Artinya, ketika BLK Komunitas mampu menjadi kerja sama dengan PHRI dan P3MI, maka lulusan pelatihan dapat bekerja di dalam maupun luar negeri.
“Asalkan ada job order dari luar negeri dan ada standar yang bisa disesuaikan,” katanya.
Menurut Dita, pelatihan bidang pariwisata di BLK Komunitas yang dikerjasamakan dengan asosiasi industri lokal dan P3MI juga memiliki banyak keuntungan. Di antaranya adalah penguatan softskill atau attitude yang sesuai dengan industri lokal dan luar negeri.
“Karena kalau punya attitude yang baik itu gampang dibentuk, daripada punya skill tapi attitudenya buruk, itu susah dibentuk,” sambungnya.
Baca Juga: Sekjen Kemnaker: Pejabat Fungsional Dituntut Miliki Kompetensi Kolaboratif
Keuntungan lainnya, BLK Komunitas dapat menjalin kerja sama pemagangan. Sehingga peserta pelatihan dapat melihat dan merasakan langsung industri yang akan digeluti.
Selain itu, dengan jalinan kerja sama, BLK Komunitas juga akan lebih mandiri dalam menjalankan program pelatihan, meskipun tidak ada lagi anggran pelatihan dari pemerintah.
“Kalau dia punya mitra, entah itu P3MI, PJTKI, hotel atau asosiasi, dia akan tetap operated meskipun tidak ada anggaran dari pemerintah, minimal dia bisa mandiri. Itu output yang kita harapkan dari kerja sama ini,” ujarnya.
Pakar Pekerja Migran Indonesia (PMI), Reyna Usman, mengatakan bahwa program BLK Komunitas tidak hanya sekedar membangun secara fisik, tapi juga bisa meningkatkan akses peningkatan keterampilan bagi masyarakat.
“Kita ingin melakukan percepatan tidak hanya kepada komunitas tetapi juga kepada pasar kerja yang ada di daerah masing-masing,” katanya.
Ia menambahkan, Labuan Bajo atau daerah NTT ini bisa diproyeksikan untuk daerah wisata super prioritas. Untuk itu pelatihan jurusan wisata harus diarahkan lebih ke pasar kerja.
"Saya melihat jurusan pariwisata itu perlu lebih ke pasar kerja, jangan lulusan pendidikan kita tidak diterima oleh pasar kerja," papar Reyna.
