Suara.com - Menjelang Ramadhan, aturan buka bersama dan Sahur On The Road (SOTR) kembali menjadi perbincangan di tengah situasi pandemi virus corona.
Jika tahun lalu, Kemenag telah melarang diadakannya sahur on the road, buka puasa bersama serta tarawih di masjid melalui Surat Edaran Nomor 6 tahun 2020. Saat ini aturan tersebut belum kembali ditetapkan.
Kali ini Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat Edaran Menag RI No 03/2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1442 H/2021 M. Surat edaran itu berisi aturan buka bersama dan Sahur On The Road 2021.
Isi dari surat edaran tersebut juga diumumkan melalui akun Instagram @kemenag_ri pada Selasa (6/4/2021). Terdapat 11 poin yang mengatur mulai dari sahur, buka puasa, tarawih, pengajian, vaksin, zakat, nuzulul quran hingga sholat Idul Fitri.
Baca Juga: Masjid Agung Singkawang Gelar Salat Tarawih Berjemaah, Tanpa Kultum
Bagaimana aturan sahur on the road dan buka puasa bersama? Berikut ini aturan buka bersama dan Sahur On The Road yang terdapat dalam Surat Edaran Menag RI No 03/2021:
1. Umat Islam, kecuali bagi yang sakit atau atas alasan syar'i lainnya yang dapat dibenarkan, wajib menjalankan ibadah puasa Ramadan.
2. Sahur dan buka puasa dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga inti.
3. Kegiatan buka puasa bersama yang tetap dilaksanakan, harus mematuhi pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dan menghindari kerumunan.
4. Pengurus masjid/musala dapat menyelenggarakan kegiatan ibadah antara lain:
Baca Juga: Masjid Raya Bandung Siap Gelar Salat Tarawih dan Bagikan Takjil Gratis
- Salat fardu lima waktu, salat tarawih dan witir, tadarus Alquran, dan iktikaf dengan pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas masjid/musala dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, menjaga jarak aman 1 meter antar jamaah, dan setiap jamaah membawa sajadah/mukena masing-masing.
- Pengajian/ceramah/taushiyah/kultum Ramadan dan kuliah subuh, paling lama durasi waktu 15 menit.
- Peringatan Nuzulul Quran di masjid/musala dilaksanakan dengan pembatasan jumlah audiens paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
5. Pengurus dan pengelola masjid/musala wajib menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan dan mengumumkan kepada seluruh jamaah, seperti melakukan disinfektan secara teratur, menyediakan sarana cuci tangan di pintu masuk masjid/musala, menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan setiap jamaah membawa sajadah/mukena masing-masing.
6. Peringatan Nuzulul Quran yang diadakan di dalam maupun di luar gedung, wajib memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan jumlah audiens paling banyak 50% dari kapasitas tempat/lapangan.
7. Vaksinasi Covid-19 dapat dilakukan di bulan Ramadan berpedoman pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa, dan hasil ketetapan fatwa ormas Islam lainnya.
8. Kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) serta zakat fitrah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa.
9. Dalam penyelenggaraan ibadah dan dakwah di bulan Ramadan, segenap umat Islam dan para mubaligh/penceramah agama agar menjaga ukhuwwah Islamiyah, ukhuwwah wathaniyah, dan ukhuwwah basyariyah, serta tidak mempertentangkan masalah khilafiyah yang dapat mengganggu persatuan umat.
10. Para mubaligh/penceramah agama diharapkan berperan memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, kemaslahatan umat, dan nilai-nilai kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui bahasa dakwah yang tepat dan bijak sesuai tuntunan Alquran dan As-sunnah;
11. Salat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 M dapat dilaksanakan di masjid atau lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat, berdasarkan pengumuman Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 setempat.
Surat edaran ini ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Kepala Kankemenag Kab/Kota, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Indonesia, serta para Pengurus dan Pengelola Masjid dan Mushala.
Dengan demikian jelas bahwa tidak ada larangan sahur on the road tahun ini, tapi pemerintah tidak menganjurkan kegiatan tersebut. Begitu juga dengan acara buka bersama yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa.
Jikapun harus dilakukan buka puasa bersama atau pun sahur on the road, maka wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga penyebaran Covid-19 tidak terjadi.
Aturan buka bersama dan sahur on teh road ini berbeda dengan surat edaran tahun lalu. Dimana tahun lalu pemerintah secara jelas melarang sahur on the road atau ifthar jama’i (buka puasa bersama).
Kontributor : Hillary Sekar Pawestri