Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tangsel 2020

Selasa, 06 April 2021 | 22:55 WIB
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tangsel 2020
RLPPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2020. (Dok. Pemkot Tangsel)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) telah menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2020. Penyerahan RLPPD dilakukan oleh Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany, beberapa waktu lalu.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum.  Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Terdapat enam indikator makro yang digunakan dalam pengukuran ini, yaitu:

1. Indeks Pembangunan Manusia

Baca Juga: 675 Masjid di Tangsel Gelar Salat Tarawih, Terapkan Prokes, Kultum 15 Menit

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator yang diperlukan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. 

Saat ini, perhitungan IPM mengalami penyesuaian, terutama pada dimensi pengetahuan. Sebelumnya pada dimensi pengetahuan BPS menggunakan indikator Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah, namun indikator tersebut disesuaikan dan diganti menjadi Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Berdasarkan metode baru capaian IPM pada tahun 2015 sebesar 79,38 dan terus meningkat hingga tahun 2020 sebesar 81,36.

Tingginya capaian IPM Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa memiliki kualitas SDM yang dapat diandalkan, dan berpeluang besar untuk terus ditingkatkan demi mewujudkan Kota Tangerang Selatan kearah yang lebih baik. Adapun capaian IPM Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada Tabel 1.

Perkembangan IPM Kabupaten/Kota Provinsi Banten 2020. (Dok : BPS Kota Tangsel,2021)
Perkembangan IPM Kabupaten/Kota Provinsi Banten 2020. (Dok : BPS Kota Tangsel,2021)

Realisasi IPM pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,12 poin, jika dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan ini baru pertama kali terjadi sejak tahun 2011. Meskipun terjadi penurunan IPM, namun beberapa indikator pembentuk IPM mengalami kenaikan yang positif, diantaranya:

a. Angka Harapan Hidup mengalami peningkatan sebesar 0,06 dibanding tahun 2019, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan derajat kesehatan manusia;

Baca Juga: Ahok Bersyukur Benyamin Davnie Menangi Pilkada Tangsel, Begini Alasannya

b. Angka Harapan Lama Sekolah mengalami peningkatan sebesar 0,04 dibanding tahun 2019, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

c. Rata-rata Lama Sekolah mengalami peningkatan sebesar 0,01 dibanding tahun 2019, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.

Berdasarkan gambar di atas, capaian IPM Kota Tangerang Selatan terjadi peningkatan tiap tahunnya dengan laju pertumbuhan sebesar 0,0065. IPM Kota Tangerang Selatan juga merupakan IPM yang paling tinggi di Provinsi Banten yaitu sebesar 81,36 di tahun 2020.

2. Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). nduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan. 

Perbandingan Garis Kemiskinan Tangerang Selatan dengan Provinsi Banten 2015-2020. (Dok : BPS Provinsi Banten 2016-2020)
Perbandingan Garis Kemiskinan Tangerang Selatan dengan Provinsi Banten 2015-2020. (Dok : BPS Provinsi Banten 2016-2020)

Persoalan kemiskinan tidak sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Kondisi kemiskinan Kota Tangerang Selatan dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1).

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Tangerang Selatan menunjukan angka yang sangat rendah, hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin dekat dengan garis kemiskinan. P1 Kota Tangerang Selatan meningkat dari 0,19 tahun 2015 menjadi 0,27 pada tahun 2019.

3.  Angka Pengangguran

Angka pengangguran merupakan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran diukur sebagai persentase jumlah penganggur dan pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja.

Nilai TPT Kota Tangerang Selatan 2017-2020. (Dok : BPS Kota Tangsel 2018-2020)
Nilai TPT Kota Tangerang Selatan 2017-2020. (Dok : BPS Kota Tangsel 2018-2020)

Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Angka pengangguran yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Angka pengangguran di Kota Tangerang Selatan mengalami trend yang fluktuatif, terjadi penurunan pada tahun 2018 sebesar 2.16 sedangkan pada tahun 2020 mengalami sedikit kenaikan sebesar 3.63.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek.

Pada tahun 2020 tercatat pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan berdasarakan harga konstan sebesar 60,044 triliun rupiah. Dalam kurun waktu 2015-2020 menunjukan PDRB ADHK secara tren mengalami kenaikan.

5. Pendapatan per Kapita

Pendapatan perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Pendapatan perkapita diperoleh dari hasil bagi antara Pendapatan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di suatu wilayah.

PDRB per Kapita Kota Tangsel 2016-2020. (Dok : BPS, 2016-2020)
PDRB per Kapita Kota Tangsel 2016-2020. (Dok : BPS, 2016-2020)

Pendapatan perkapita Kota Tangerang Selatan secara trend meningkat tiap tahunnya dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2019 data PDRB per Kapita mengalami kenaikan mencapai 47,37 dan menurun pada tahun menjadi 2020 sebesar 45,87. 

6. Ketimpangan Pendapatan (Gini ratio)

Ketimpangan pendapatan (Gini ratio) adalah ukuran sederhana dari distribusi pendapatan di seluruh persentil pendapatan dalam suatu populasi. Gini ratio sering digunakan sebagai tolak ukur ketimpangan ekonomi, mengukur distribusi pendapatan atau, yang lebih jarang, distribusi kekayaan di antara suatu populasi. Koesien tersebut berkisar dari 0 (atau 0%) hingga 1 (atau 100%), dengan 0 berarti pemerataan sempurna dan 1 berarti ketimpangan sempurna.

Indeks Gini Tangsel dan Banten 2016-2020. (Dok : BPS Tangsel, 2020)
Indeks Gini Tangsel dan Banten 2016-2020. (Dok : BPS Tangsel, 2020)

Nilai lebih dari 1 secara teori dimungkinkan karena pendapatan atau kekayaan negatif. Indeks gini Kota Tangerang Selatan pada tahun 2016 berada pada angka 0,394 dan pada tahun 2017 turun menjadi 0,382.

Hal tersebut menunjukan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Tangerang Selatan termasuk kategori sedang karena ketimpangan pendapatan (Gini ratio) berada di antara 0,3-0,4 dan tetap konstan di tahun 2019 sampai 2020.

Kota Tangerang Selatan mampu menjaga konsistensi angka ketimpangan pendapatan (Gini ratio) pada range angka tersebut dikarenakan adanya upaya dalam mengurangi kemiskinan dengan mengurangi ketimpangan pendapatan. Selain itu, konsistensi ketimpangan pendapatan (Gini ratio) dikarenakan pula adanya kenaikan pengeluaran per kapita kelompok bawah dan kelompok menengah lebih cepat dibandingkan kelompok atas.  (Adv)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI