Cek Fakta
Suara.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim menyaksikan pelaksanaan vaksinasi yang ditujukan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) se-kota Balikpapan di Dome Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (6/4/2021)
Pemerintah Kota Balikpapan menggiatkan vaksinasi sebagai bentuk dukungan dan komitmen bersama untuk segera melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di masa pandemi Covid-19.
Menurut Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, pihaknya telah melakukan vaksinasi kepada 2.600 PTK. “Hari ini tambah 1000 orang jadi totalnya 3.600 PTK,” imbuhnya.
Ia berharap, kedatangan Mendikbud bisa mendorong bertambahnya pengiriman dosis vaksin. Dengan demikian, semakin banyak PTK yang divaksinasi dan rencana PTM terbatas bisa dilaksanakan segera.
Baca Juga: Kemendikbud Beberkan Cara Sekolah Terapkan Praktik Baik PTM Terbatas
Adapun 1000 PTK yang divaksinasi dosis pertama hari ini mencakup PTK jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), dan Sekolah Dasar (SD). Sementara, 50 di antaranya adalah PTK Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bawah binaan Kementerian Agama (Kemenag).
“Kemendikbud mengapresiasi pemerintah kota Balikpapan yang telah memprioritaskan vaksinasi bagi PTK. Langkah pemerintah kota Balikpapan untuk memberikan vaksinasi bagi PTK jenjang PAUD, TK, SLB dan SD sangatlah tepat. Sebab, murid-murid jenjang tersebutlah yang paling sulit melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi,” ujar Nadiem selepas kegiatan.
Nadiem menegaskan, PTM terbatas bisa segera dilakukan, setelah para guru mendapatkan vaksinasi Covid-19.
Menurut Rizal, sejak Desember tahun 2020, Pemkot Balikpapan telah melakukan uji coba PTM di 70 sekolah. Sebenarnya (untuk PTM terbatas) kita sudah siap, tinggal jumlah gurunya yang harus lebih banyak divaksinasi,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan Rizal, Nadiem berharap dengan divaksinasinya PTK kota Balikpapan secara lengkap, satuan pendidikan dapat segera memberikan opsi PTM terbatas sesuai dengan SKB Empat Menteri.
Baca Juga: Kemendikbud Soroti Kesantunan Pelajar Manfaatkan Media Digital
"Tidak perlu menunggu tahun ajaran baru untuk memulai PTM terbatas," sambung Nadiem.
Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 diumumkan Selasa (30/3) lalu, menyatakan bahwa setelah PTK di satuan pendidikan divaksinasi Covid-19 secara lengkap, pemerintah pusat/pemerintah daerah kantor/kantor wilayah Kemenag mewajibkan satuan pendidikan untuk (1) memberikan layanan PTM terbatas; dan (2) memberikan layanan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Namun demikian, satuan pendidikan yang sudah ataupun dalam proses melakukan PTM terbatas walaupun PTK-nya belum divaksinasi tetap diperbolehkan melakukan PTM terbatas selama mengikuti protokol kesehatan dan sesuai izin pemerintah daerah.
Lebih jauh, salah satu tantangan terbesar dari PJJ, jelas Nadiem, adalah murid tidak bisa ke sekolah untuk berinteraksi dengan guru dan teman-temannya. Ia meyakini bahwa manfaat PTM, meski terbatas pada kenyataannya sulit digantikan dengan PJJ.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemda, warga satuan pendidikan, dan seluruh pihak yang terus bahu membahu memastikan prinsip kesehatan, keselamatan, dan tumbuh kembang anak berjalan semaksimal mungkin,” sambungnya.
Salah satu tenaga pendidik yang melakukan vaksinasi di Dome Kota Balikpapan yaitu Azam Izzati perwakilan guru dari PAUD Mutiara Azam menyambut gembira pelaksanaan vaksinasi bagi PTK. Ia berharap semua PTK dapat segera mendapat vaksinasi Covid-19.
“Kepada rekan-rekan guru, jangan takut divaksin, supaya sehat,” ajaknya.
Senada dengan itu, Erlin Oktyawardani, salah satu pengajar di KB dan TK Kartika 58 juga menyebut bahwa kebijakan vaksinasi bagi PTK dinilainya sangat bagus karena guru adalah garda terdepan penggerak roda pendidikan. Oleh karenanya, penting bagi pendidik untuk memiliki imunitas tubuh yang kuat dalam menyelenggarakan pembelajaran, terutama PTM terbatas.
Tak berbeda dengan rekannya yang lain, Warso, guru SD Patra Dharma 3 Kota Balikpapan justru mengaku dirinya merasa lebih fit setelah dua minggu mendapat vaksinasi Covid-19. Ia menekankan agar rekan-rekan PTK memastikan kondisi Kesehatan masing-masing agar memenuhi syarat sebelum melakukan vaksinasi.
“Vaksinasi sangat penting untuk melindungi diri sendiri dan lingkungan sekitar kita. Kita juga harus tetap menjalankan protokol Kesehatan meski sudah divaksinasi,” pesannya.
Warso berharap, PTM terbatas dapat dilakukan dengan aman dan sesuai prosedur kesehatan yang berlaku. “Sekolah harus memenuhi daftar periksa dan orang tua diberik keleluasaan untuk mengambil keputusan. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sangat menentukan dalam pengambilan keputusan yang tepat sebelum PTM terbatas dimulai,” tekan Warso.
Tak hanya vaksinasi, di lokasi yang sama, Nadiem turut menyaksikan penyerahan bantuan sumbangan biaya pendidikan (SPP) pemerintah kota Balikpapan bagi sekolah swasta yang terdampak Covid-19 dari Walikota Balikpapan kepada Lembaga pendidikan swasta.
Di antaranya, merupakan bantuan untuk SD Patra Dharma 3 sebanyak 529 siswa Rp 190.440.000, SD Alauliya 2 Balikpapan sebanyak 546 siswa Rp 196.560.000, MI Nahdhatul Ulama Balikpapan sebanyak 421 siswa Rp 151.560.000, Mts Ibnu Kaldun Balikpapan sebanyak 163 siswa Rp 99.000.000, SMP Patra Dharma 1 Balilpapan sebanyak 427 siswa Rp 256.200.000, SMP PGRI 4 Balikpapan sebanyak 533 siswa Rp 393.000.000.
Hari ini, Selasa (6/4), peserta vaksinasi adalah pendidik dan tenaga kependidikan dari PAUD (KB dan TK), SLB, dan SD. Adapun peserta vaksinasi yang berada di Dome Kota Balikpapan berjumlah 600 orang.
Peserta di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Beriman berjumlah 100 orang, peserta di RS Khusus Bersalin Sayang Ibu berjumlah 100 orang, peserta di Puskesmas Prapatan berjumlah 50 orang, peserta di Puskesmas Telaga Sari berjumlah 50 orang, peserta di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir berjumlah 50 orang, dan peserta di Puskesmas Perawatan Mekar Sari berjumlah 50 orang.
Dorongan Penyelenggaraan PTM Terbatas
Sudah satu tahun pandemi Covid-19 melanda dunia dan menimbulkan dampak sosial negatif yang berkepanjangan seperti putus sekolah, penurunan capaian belajar, kekerasan pada anak, dan risiko eksternal lainnya.
Sejak Juli 2020, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai bagian dari upaya menekan dampak negatif yang berkepanjangan akibat tidak terjadinya pembelajaran tatap muka.
Mendukung diterbitkannya SKB Empat Menteri, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian yang turut mendampingi kunjungan kerja Mendikbud menyampaikan apresiasi terhadap prioritisasi PTK untuk mendapatkan vaksinasi.
“Kami mengapresiasi terutama terkait pengadaan vaksinasi. Kami lihat proses distribusinya cukup bagus. Intinya guru harus cepat menjadi prioritas agar PTM terbatas bisa segera dimulai,” ucap Hetifah.
The World Bank melansir, penutupan sekolah di seluruh dunia diperkirakan dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan seumur hidup dari generasi yang saat ini berada di usia sekolah sebesar paling tidak US$10 triliun.
World Health Organization juga menyatakan bahwa penutupan sekolah memiliki dampak negatif bagi perkembangan kesehatan, pendidikan, pendapatan keluarga, dan perekonomian secara keseluruhan.
Untuk diketahui, Indonesia adalah satu dari empat negara di kawasan timur Asia dan Pasifik yang belum melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh. Sementara 23 negara lainnya sudah. UNICEF menyebut bahwa anak-anak yang tidak dapat mengakses sekolah secara langsung semakin tertinggal dan dampak terbesar dirasakan oleh anak-anak yang paling termarjinalisasi.
Azam Izzati memaparkan bahwa satuan pendidikannya telah melakukan persiapan untuk melaksanakan PTM terbatas seperti pengadaan sarana dan prasarana kebersihan untuk mencegah penyebaran Covid-19 serta penerapan aturan protokol kesehatan lainnya.
“Terutama bagi guru TK, sangat sulit untuk mengajar secara daring karena anak-anak butuh pendampingan dan didikan yang menyentuh aspek psikologis mereka,” ucap Azam yang mengaku minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di PAUD cenderung menurun akibat pandemi.
“Saya mendukung pelaksanaan PTM terutama untuk anak usia dini karena kebutuhan anak-anak PAUD sangat perlu bimbingan dan pendampingan langsung. Pembelajaran daring kurang efektif untuk membangun karakter anak-anak usia dini,” jawab Erlin ketika ditanya alasan perlunya segera melakukan PTM terbatas bagi anak usia dini.
