Infografis
Suara.com - Ketua Komisi A DPRD DPRD Jakarta dari Fraksi Demokrat Mujiyono mendukung kebijakan pemerintah Jakarta melepas saham di perusahaan produsen bir, Delta Djakarta. Dia berharap penjualan saham dilakukan secara profesional.
"Penjualan itu jangan sampai ngawur dan pemanfaatan sahamnya harus jauh lebih baik dari yang ada sekarang," ujar Mujiyono, Senin (5/4/2021).
Fraksi Demokrat akan menyusul fraksi lain, mengirimkan surat kepada pimpinan dewan agar divestasi segera dibahas.
"Nanti kita akan melakukan hal yang sama jika diperlukan karena itu kan hak politik fraksi yang ada di dewan," kata Mujiyono.
Baca Juga: Beredar Poster Demo Tangkap Anies Baswedan Selasa Besok, Disebar Ferdinand
Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jakarta Santoso memperkuat sikap Demokrat, "Kami Demokrat DKI mendukung penjualan saham bir Delta Djakarta."
Hasil dari penjualan saham, kata dia, nantinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, seperti membangun rumah sakit atau sekolah.
Walaupun pemerintah melepaskan saham di Delta Djakarta, menurut Santoso, pengawasan terhadap peredaran minuman keras tidak akan hilang karena bisa dilakukan lewat regulasi yang lain.
"Regulasi dan penerapan pengaturan ada dalam kewenangan yang dimiliki pemerintah DKI Jakarta meskipun tidak lagi memiliki saham di perusahaan bir di maksud," kata dia.
Gubernur Jakarta Anies Baswedan sudah empat kali mengirimkan surat ke DPRD Jakarta menyangkut penjualan saham di Delta Djakarta.
Baca Juga: Soal SIKM Jakarta, Pemprov DKI Tunggu Aturan dari Pusat
"Surat pertamanya Mei 2018, yang kedua Januari 2019, yang ketiga Mei 2020 dan yang keempat Maret 2021," ujar Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Jakarta Riyadi, Jumat (5/3/2021).
"Belum ada jawaban secara tertulis, setahu atau seingat saya belum ada jawaban secara tertulis. Kita juga belum pernah diundang untuk dibahas atau apa gitu."
Sejak 2018, pihaknya sudah menyelesaikan kajian terhadap kepemilikan saham di Delta Djakarta. Ada dua hal yang harus dibahasj, pertama mengenai peninjauan ulang investasi dan pelepasan saham.
"Kajian tentang, satu terkait dengan review investasi saham di Delta Djakarta. Kemudian yang kedua kajian tentang rencana divestasi," katanya.
Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi sejak awal menolak rencana pemerintah Jakarta menjual saham. Menurut dia tidak ada alasan sehingga saham perlu dilepas.
"Salahnya apa? Kalau ada kebijakan eksekutif kayak gitu, mana BUMD yang nggak mampu itu cabut. Ini gak masalah," ujar Prasetio di gedung DPRD Jakarta, Selasa (2/3/2021).
Politisi PDIP ini mengatakan selama ini Delta Djakarta tak pernah menerima uang hibah dari pemerintah Jakarta, bahkan yang terjadi sebaliknya: memberikan pendapatan tambahan.
Menurut Prasetio, Delta Djakarta dulu dibuat untuk mengendalikan peredaran minuman keras di Jakarta.
"Itu istilahnya diberi pemerintah pusat untuk mengelola, terus berjalan lalu menguntungkan buat kita. Kenapa kok ada PT Delta? Itu kan ada persoalan di bir bintang pada saat itu. Zaman Pak Ali (mantan Gubernur Jakarta)," katanya.
