Infografis
Suara.com - Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener meminta Dewan Keamanan (DK) mengambil tindakan di tengah krisis yang semakin memburuk setelah kudeta 1 Februari.
Burgener memperingatkan risiko perang saudara dan pertumpahan darah yang semakin besar di tengah protes anti-kudeta yang telah menewaskan ratusan orang.
Dalam sesi tertutup yang diisi 15 anggota dewan, ia mengatakan para jenderal yang merebut kekuasaan tak mampu mengelola negara. Myanmar berada diambang perpecahan karena Situasi semakin memburuk.
"Pertimbangkan semua alat yang tersedia untuk mengambil tindakan kolektif," katanya seperti yang dilaporkan Al Jazeera Kamis (01/04).
Baca Juga: Kudeta Militer Myanmar: 100 Orang Tewas dalam Sehari
"(Pertimbangkan untuk) melakukan apa yang benar, apa yang layak diterima rakyat Myanmar dan mencegah bencana multidimensi di jantung Asia," lanjutnya.
Ia mengatakan dewan juga harus mempertimbangkan tindakan yang berpotensi signifikan untuk membalik jalannya peristiwa karena pertumpahan darah sudah dekat.
Inggris juga meminta pertemuan Dewan Keamanan sebagai tanggapan atas kekerasan yang meningkat.
"Tindakan kekerasan oleh militer ini sama sekali tidak dapat diterima dan membutuhkan pesan yang kuat dari komunitas internasional," kata Duta Besar Inggris untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Barbara Woodward, dalam jumpa pers virtual setelah sesi dewan.
"Dewan Keamanan harus memainkan perannya dalam tanggapan internasional," tambahnya.
Baca Juga: 510 Demonstran Dibunuh, 3 Kelompok Gerilyawan Gabung Lawan Junta Myanmar
Linda Thomas-Greenfield, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, mencatat bahwa AS telah memberlakukan sanksi, memberikan perlindungan sementara kepada rakyat Myanmar di AS dan meningkatkan bantuan kepada masyarakat sipil.
AS akan berbuat lebih banyak, dia berjanji dalam serangkaian posting di Twitter dan mendesak orang lain untuk mengikutinya.
