Infografis
Suara.com - Lima asosiasi arsitek mengkritik perencanaan, rancangan desain Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) yang berada di Kalimantan Timur (Kaltim).
Lima asosiasi tersebut meliputi, Asosiasi Profesi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Green Building Council Indonesia (GBCI), Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI), Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia (IALI), dan Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP).
Kritikan itu terpusat pada bangunan istana yang bebentuk burung Garuda.
Menurut, Ketua IAI Ketut Rana Wiacha, bangunan yang menyerupai Garuda tidak mencirikan kemajuan peradaban bangsa Indonesia di era digital dengan visi yang berkemajuan, era bangunan emisi rendah dan pasca Covid-19.
Baca Juga: Viral Kritik Desain Istana Negara di IKN, Asosiasi Arsitek Angkat Suara
"Bangunan gedung istana negara seharusnya merefleksikan kemajuan peradaban/budaya, ekonomi dan komitmen pada tujuan pembangunan berkelanjutan negara Indonesia dalam partisipasinya di dunia global," ujar Rana dalam keterangannya, Selasa (30/3/2021).
Rana melanjutkan, bangunan gedung istana negara seharusnya menjadi contoh bangunan yang secara teknis sudah mencirikan prinsip pembangunan rendah karbon dan cerdas sejak perancangan, konstruksi hingga pemeliharaan gedungnya.
Metafora terutama yang dilakukan secara harfiah dan keseluruhan dalam dunia perancangan arsitektur era teknologi 4.0 adalah pendekatan yang mulai ditinggalkan, karena ketidakampuan menjawab tantangan dan kebutuhan arsitektur hari ini dan masa mendatang.
Metafora hanya mangandalkan citra, yang dilakukan secara keseluruhan dapat diartikan secara negatif dikaitkan dengan anatomi tubuh yang dilekatkan dalam metafor.
"Metafora harfiah yang direpresentasikan melalui gedung patung burung tersebut tidak mencerminkan upaya pemerintah dalam mengutamakan forest city atau kota yang berwawasan lingkungan," ucapnya.
Baca Juga: Heboh Desain Istana Baru di IKN, Warganet: Kok Norak Ya
Dalam hal ini, Rana merekomendasikan, Istana versi burung Garuda disesuaikan menjadi monumen atau tugu yang menjadi tengaran pada posisi strategis tertentu di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan dilepaskan dari fungsi bangunan istana.
Selain itu, ia mengusulkan desain bangunan gedung istana agar disayembarakan dengan prinsip dan ketentuan desain yang sudah disepakati dalam hal perancangan kawasan maupun tata ruangnya termasuk target menjadi model bangunan sehat beremisi nol.
Terkait kepentingan awal pembangunan IKN, diungkapkannya, memulai pembangunan tidak harus melalui bangunan gedung, tetapi dapat melalui TUGU NOL yang dapat ditandai dengan membangun kembali lanskap hutan hujan tropis seperti penanaman kembali pohon endemik Kalimantan.
"Kami berharap pendapat bersama ini dapat menjadi bahan pengayaan dan masukan bagi pemerintah dalam menyiapkan pemindahan dan pembangunan IKN ini. Salah dalam merencanakan maka rencana itu akan menghasilkan kegagalan," pungkasnya.
