Infografis
Suara.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) segera mengirimkan tim ke Makassar, Sulawesi Selatan guna memberikan bantuan pengobatan dan kompensasi bagi para korban bom yang terjadi pada Minggu (28/3/2021) kemarin.
"LPSK segera akan menurunkan tim ke Kota Makassar untuk berkoordinasi dengan penegak hukum, sambil melakukan pemetaan jumlah korban dan sebaran rumah sakit yang memberikan tindakan medis kepada korban," kata Wakil Ketua LPSK, Maneger Nasution lewat keterangan tertulisnya pada Minggu (28/3/2021).
Maneger meminta kepada rumah sakit yang menangani para korban dalam peristiwa itu, memberikan pelayanan terbaik.
"Seperti diketahui, dalam UU Terorisme dijelaskan bahwa korban terorisme merupakan tanggung jawab negara. Salah satu bentuk tanggung jawab itu adalah pemberian bantuan medis," ucap Manager.
Disamping itu, LPSK juga melakukan koordinasi dengan Densus 88 dan BNPT, memastikan apakah kejadian di Gereja Katedral Makassar sebagai bagian dari aksi terorisme.
Kemudian, LPSK juga berkewajiban memberikan bantuan pelayanan psikologi guna memulihkan kondisi mental para korban.
"Terdapat sejumlah hak lain bagi para korban tindak pidana terorisme, seperti rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan bagi yang meninggal dunia dan kompensasi," jelasnya.
"Pemberian kompensasi atau ganti rugi dari negara bagi para korban, akan dimohonkan dalam proses hukum nanti dan diputuskan dalam peradilan," imbuh Maneger.
Untuk diketahui, pemberian bantuan medis bagi para korban diberikan sesaat setelah terjadinya tindak pidana terorisme. Hal itu diatur Pasal 35E (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.
Baca Juga: Bom Makassar, Uskup Agung Semarang Sampaikan Pernyataan Bela Keprihatinan
"Pada Pasal 35E (1) UU itu disebutkan secara jelas pemberian bantuan medis dilaksanakan lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban korban, serta dapat bekerja sama dengan instansi/lembaga terkait," jelas Maneger.
