LPSK Kirim Tim, Beri Bantuan Medis dan Kompensasi ke Korban Bom Makassar

Senin, 29 Maret 2021 | 06:14 WIB
LPSK Kirim Tim, Beri Bantuan Medis dan Kompensasi ke Korban Bom Makassar
Polisi bersenjata lengkap mengamankan lokasi setelah ledakan bom bunuh diri di gerbang Gereja Katedral, di Jalan Kajaolalido, Kecamatan Ujungpandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3/2021). (ANTARA)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) segera mengirimkan tim ke Makassar, Sulawesi Selatan guna memberikan bantuan pengobatan dan kompensasi bagi para korban bom yang terjadi pada Minggu (28/3/2021) kemarin.

"LPSK segera akan menurunkan tim ke Kota Makassar untuk berkoordinasi dengan penegak hukum, sambil melakukan pemetaan jumlah korban dan sebaran rumah sakit yang memberikan tindakan medis kepada korban," kata Wakil Ketua LPSK, Maneger Nasution lewat keterangan tertulisnya pada Minggu (28/3/2021).

Maneger meminta kepada rumah sakit yang menangani para korban dalam peristiwa itu, memberikan pelayanan terbaik.

"Seperti diketahui, dalam UU Terorisme dijelaskan bahwa korban terorisme merupakan tanggung jawab negara. Salah satu bentuk tanggung jawab itu adalah pemberian bantuan medis," ucap Manager.

Baca Juga: Bom Makassar, Uskup Agung Semarang Sampaikan Pernyataan Bela Keprihatinan

Disamping itu, LPSK juga melakukan koordinasi dengan Densus 88 dan BNPT, memastikan apakah kejadian di Gereja Katedral Makassar sebagai bagian dari aksi terorisme.

Kemudian, LPSK juga berkewajiban memberikan bantuan pelayanan psikologi guna memulihkan kondisi mental para korban.

"Terdapat sejumlah hak lain bagi para korban tindak pidana terorisme, seperti rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan bagi yang meninggal dunia dan kompensasi," jelasnya.

"Pemberian kompensasi atau ganti rugi dari negara bagi para korban, akan dimohonkan dalam proses hukum nanti dan diputuskan dalam peradilan," imbuh Maneger.

Untuk diketahui, pemberian bantuan medis bagi para korban diberikan sesaat setelah terjadinya tindak pidana terorisme. Hal itu diatur Pasal 35E (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

Baca Juga: Bomber Gereja Katedral Makassar Mirip di Filipina, Diduga Suami Istri

"Pada Pasal 35E (1) UU itu disebutkan secara jelas pemberian bantuan medis dilaksanakan lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban korban, serta dapat bekerja sama dengan instansi/lembaga terkait," jelas Maneger.

Diketahui, sebanyak 14 orang menjadi korban bom bunuh diri Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka kekinian tengah dalam perawatan intensif di beberapa rumah sakit setempat.

"Total ada 14 korban artinya yang sekarang masih dalam perawatan," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono saat jumpa pers, Minggu (28/3/2021).

Argo menyebut tiga korban di antaranya di rawat di RS Stella Maris. Mereka di antaranya ialah sekuriti dan jemaat Gereja Katedral Makassar.

"Rata-rata adalah luka di bagian leher, dada, muka, tangan dan kaki. Kemudian juga ada yang sekuriti ini ada juga luka di bagian perut dan kepala," sebut Argo.

Kemudian, tujuh korban lainnya dirawat di RS Akademis Makassar. Mereka rata-rata mengalami luka di bagian kaki dan paha akibat terkena serpihan material ledakan bom.

"Berikutnya ada di RS Pelamonia ada empat orang, ini juga akibat serpihan. Ada yang mengenai paha, betis ada juga bola mata kaki yang terkena serpihan dan juga ada muka yang terkena serpihan" kata dia.

Pada Minggu (28/3) pagi terjadi ledakan bom di Gereja Katedral Makassar di pertigaan Jalan RA Kartini Makassar, dan dekat Lapangan Karebosi.

Pada saat ledakan terjadi, umat di dalam gereja baru saja selesai melaksanakan Misa Minggu Palma.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI