Infografis
Suara.com - Rencana Gubernur Anies Baswedan menjual saham perusahaan pembuat bir, PT Delta Djakarta belum juga menemui titik terang. Sampai saat ini belum ada juga pembahasan divestasi itu di DPRD DKI.
Partai Gelora DKI pun ikut merespons mengenai hal ini. Anies diminta segera melakukan lobi-lobi dengan para pimpinan DPRD demi memuluskan rencana tersebut.
“Kami mendorong kepada Gubernur khususnya sebagai kepala daerah untuk melakukan komunikasi yang lebih informal, semacam coffee morning dengan pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta,” ujar Ketua DPW Partai Gelora DKI Jakarta Triwisaksana kepada wartawan, Minggu (28/3/2021).
Sany menilai lobi politik perlu segera dilakukan. Apalagi empat surat yang dikirimkan Anies kepada legislator DKI itu belum juga dibahas.
Baca Juga: Kontrakan Ludes, Anies Boyong 10 Korban Kebakaran Matraman ke Penampungan
Mantan Wakil Ketua DPRD DKI itu menyebut Anies bisa menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk menjual saham PT Delta. Selain itu harus dijelaskan juga nantinya uang hasil penjualan saham yang didapatkan akan dipakai untuk apa saja.
“Nanti dipaparkan, apakah yang awalnya dari produksi minuman keras menjadi pembuatan air bersih dan sebagainya. Rasanya tidak ada yang bisa dikondisikan, melainkan dengan komunikasi,” jelasnya.
Meski tak berada di DPRD, sany juga menyebut pihaknya kerap melakukan komunikasi dengan legislator Kebon Sirih itu. Sejumlah fraksi partai politik di sudah diajaknya berbicara terkait hal ini.
“Kami sebagai entitas politik, apalagi parpol baru yang belum memiliki wakil di DPRD, kami tentu menghargai pendapat-pendapat yang berbeda. Tetapi, kami bisa berkomunikasi secara informal dengan fraksi-fraksi karena mereka teman-teman kami juga,” ujar Sany.
Ia sudah menyampaikan permintaan membuat regulasi mengenai peredaran minuman keras. Tujuannya agar tak ada tumpang tindih dengan konflik kepentingan dan dampak negatif bagi warga ibu kota.
Baca Juga: Dugaan Pelecehan Seksual PNS di Kantor Anies dan Bungkamnya Para Pejabat
“Makanya kami mendukung penjualan saham, biarkanlah urusan produksi dan distribusi itu oleh publik, tetapi regulasi dan penegakkan aturan itu peran pemerintah,” pungkasnya.
Diketahui, Pemprov DKI memiliki 26,5 persen saham dari PT Delta. Lalu 58,33 persen dipunyai oleh Sam Miguel, perusahaan Miras asal Malaysia dan sisanya milik publik.
Anies sebelumnya sudah bersurat empat kali ke DPRD DKI untuk menjual saham produsen bir, PT Delta Djakarta. Namun tidak sekalipun legislator ibu kota itu membalasnya.
Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI. Riyadi menyebut surat itu diberikan rutin sejak tahun 2018 sampai 2021.
"Surat pertamanya Mei 2018, yang kedua Januari 2019, yang ketiga Mei 2020 dan yang keempat Maret 2021," ujar Riyadi saat dihubungi, Jumat (5/3/2021).
Menurutnya pimpinan DPRD tak pernah sekalipun mengagendakan eksekutif untuk membahas permintaan itu. Akibatnya, sampai sekaranh janji kampanye Anies saat Pilkada 2017 itu tak bisa juga terpenuhi.
"Belum ada jawaban secara tertulis, setahu atau seingat saya belum ada jawaban secara tertulis. Kita juga belum pernah diundang untuk dibahas atau apa gitu," jelasnya.
Sejak 2018 itu juga, pihaknya sudah menyelesaikan kajian mengenai nasib saham Pemprov di PT Delta. Ada dua hal yang harus dibahas, pertama mengenai peninjauan ulang investasi dan pelepasan saham.
"Kajian tentang, satu terkait dengan review investasi saham di PT Delta Djakarta. Kemudian yang kedua kajian tentang rencana divestasi," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tak terima tindakan Gubernur Anies Baswedan yang ingin menjual saham produsen bir bintang, PT Delta. Ia mempertanyakan kesalahan dari perusahaan itu sehingga harus dilepas Pemprov DKI.
Menurut Prasetio, seharusnya pelepasan perusahaan yang dimiliki sahamnya oleh Pemprov dilakukan ketika memang ada masalah. Namun ia menilai sejauh ini PT Delta tidak memiliki masalah dalam operasionalnya.
"Salahnya apa? Kalau ada kebijakan eksekutif kayak gitu, mana BUMD yang nggak mampu itu cabut. Ini gak masalah," ujar Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (2/3/2021).
Politisi PDIP ini mengatakan selama ini PT Delta pun tak pernah menerima uang hibah dari Pemprov DKI. Bahkan produsen bir itu memberikan pendapatan tambahan kepada ibu kota.
Tak hanya itu, Prasetio juga menyebut PT Delta sengaja dibuat demi mengendalikan peredaran minuman keras di Jakarta. Masyarakat bisa lebih teratur dalam konsumsi miras.
"Itu istilahnya diberi pemerintah pusat untuk mengelola, terus berjalan lalu menguntungkan buat kita. Kenapa kok ada PT Delta? Itu kan ada persoalan di bir bintang pada saat itu. Zaman pak Ali (mantan Gubernur Jakarta)," jelasnya.
