Infografis
Suara.com - Rencana Gubernur Anies Baswedan menjual saham perusahaan pembuat bir, PT Delta Djakarta belum juga menemui titik terang. Sampai saat ini belum ada juga pembahasan divestasi itu di DPRD DKI.
Partai Gelora DKI pun ikut merespons mengenai hal ini. Anies diminta segera melakukan lobi-lobi dengan para pimpinan DPRD demi memuluskan rencana tersebut.
“Kami mendorong kepada Gubernur khususnya sebagai kepala daerah untuk melakukan komunikasi yang lebih informal, semacam coffee morning dengan pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta,” ujar Ketua DPW Partai Gelora DKI Jakarta Triwisaksana kepada wartawan, Minggu (28/3/2021).
Sany menilai lobi politik perlu segera dilakukan. Apalagi empat surat yang dikirimkan Anies kepada legislator DKI itu belum juga dibahas.
Mantan Wakil Ketua DPRD DKI itu menyebut Anies bisa menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk menjual saham PT Delta. Selain itu harus dijelaskan juga nantinya uang hasil penjualan saham yang didapatkan akan dipakai untuk apa saja.
“Nanti dipaparkan, apakah yang awalnya dari produksi minuman keras menjadi pembuatan air bersih dan sebagainya. Rasanya tidak ada yang bisa dikondisikan, melainkan dengan komunikasi,” jelasnya.
Meski tak berada di DPRD, sany juga menyebut pihaknya kerap melakukan komunikasi dengan legislator Kebon Sirih itu. Sejumlah fraksi partai politik di sudah diajaknya berbicara terkait hal ini.
“Kami sebagai entitas politik, apalagi parpol baru yang belum memiliki wakil di DPRD, kami tentu menghargai pendapat-pendapat yang berbeda. Tetapi, kami bisa berkomunikasi secara informal dengan fraksi-fraksi karena mereka teman-teman kami juga,” ujar Sany.
Ia sudah menyampaikan permintaan membuat regulasi mengenai peredaran minuman keras. Tujuannya agar tak ada tumpang tindih dengan konflik kepentingan dan dampak negatif bagi warga ibu kota.
Baca Juga: Kontrakan Ludes, Anies Boyong 10 Korban Kebakaran Matraman ke Penampungan
“Makanya kami mendukung penjualan saham, biarkanlah urusan produksi dan distribusi itu oleh publik, tetapi regulasi dan penegakkan aturan itu peran pemerintah,” pungkasnya.
