Infografis
Suara.com - Pemerintah Filipina menegaskan akan menjaga kedaulatan negara di wilayah Laut Cina Selatan. Manila mendesak agar kapal-kapal Cina agar segera meninggalkan Whitsun Reef.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte berjanji untuk melindungi wilayah maritim kedauatannya, di tengah kekhawatiran internasional atas beroperasinya kapal-kapal Cina di Laut Cina Selatan.
Juru bicara Presiden Filipina mengatakan, komitmen itu diungkapkan Duterte saat pertemuan bilateral dengan Duta Besar Cina di Manila.
Filipina telah mengajukan protes diplomatik atas kehadiran lebih dari 200 kapal yang diyakini diawaki oleh milisi maritim, di Whitsun Reef yang masih bagian dalam zona ekonomi eksklusif 200 mil sesuai klaim kedaulatan wilayah Filipina.
"Presiden mengatakan sangat prihatin. Setiap negara akan prihatin dengan jumlah kapal sebanyak itu," juru bicara Duterte, Harry Roque, mengatakan pada konferensi pers ketika ditanya tentang pertemuan tersebut.
Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Kanada juga telah menyatakan kewaspadaannya terhadap banyaknya kapal Cina di perairan sengketa tersebut.
Perairan strategis yang diklaim banyak negara Roque mengatakan, Duterte kembali menegaskan kepada Duta Besar Cina untuk Filipina, Huang Xilian, bahwa Filipina telah memenangkan kasus arbitrase penting pada tahun 2016, yang memperjelas hak kedaulatannya di tengah klaim Cina atas Laut Cina Selatan.
Putusan itu juga membatalkan klaim garis putus-putus Cina atas 90% Laut Cina Selatan, jalur perdagangan internasional yang menghasilkan $ 3,4 triliun (Rp49.110 triliun) per tahun.
Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga memiliki klaim atas perairan strategis itu.
Baca Juga: RI: Laut Cina Selatan Harus Dijaga Sebagai Laut yang Stabil dan Damai
Kedutaan Cina di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pertemuan tersebut.
