Infografis
Suara.com - Korea Utara menembakkan dua proyektil yang dicurigai sebagai rudal balistik ke dekat laut Jepang pada Kamis (25/03), meningkatkan ketegangan menjelang Olimpiade Tokyo dan menekan pemerintahan baru Biden di Washington.
Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan bahwa ''dua proyektil tak dikenal'' itu diluncurkan oleh Korea Utara (Korut) pada Kamis (25/03) ke Laut Jepang, yang dikenal sebagai Laut Timur di Korea, dari provinsi Hamgyong Selatan.
Korut dengan kekuatan senjata nuklirnya, memiliki sejarah panjang dalam menggunakan uji senjata sebagai provokasi.
Korut memang dianggap sedang menunggu waktu, setelah kacaunya hubungan antara pemimpin Kim Jong Un dan mantan presiden AS Donald Trump.
Baca Juga: Janji PM Jepang: Olimpiade Tokyo Berjalan Aman di Tengah Pandemi
Militer Korsel mengatakan telah "memperkuat postur pengawasannya dan berkoordinasi erat dengan AS".
Gedung Biru kepresidenan Korsel mengatakan akan mengadakan pertemuan dewan keamanan nasional.
''Mengancam perdamaian dan keamanan''
Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga juga memberikan komentar terkait penembakan dua rudal balistik ini.
"Sudah setahun sejak terakhir mereka meluncurkan rudal," kata Suga kepada wartawan.
Baca Juga: Christian Pulisic Ngebet Bela Timnas Amerika Serikat di Olimpiade Tokyo
"Ini mengancam perdamaian dan keamanan negara kita dan kawasan. Ini juga merupakan pelanggaran resolusi PBB,‘‘ tambahnya.
Pemerintah Jepang mengatakan rudal tersebut meluncur sekitar 450 km dan mendarat di luar zona ekonomi eksklusif Jepang.
Jepang akan menjadi tuan rumah Olimpiade yang sebelumnya tertunda akibat pandemi dalam waktu kurang dari empat bulan lagi.
Suga mengatakan dia akan memastikan Olimpiade berjalan aman dan terjamin.
Dia juga akan "membahas secara menyeluruh" masalah Korea Utara, termasuk terkait peluncuran rudal ini dengan Biden selama kunjungannya ke AS bulan depan.
Pejabat AS mengonfirmasi Korut melakukan peluncuran rudal balistik, tanpa memberikan rincian tentang jumlah atau jenis proyektil tersebut.
Korut dilarang mengembangkan rudal balistik di bawah resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Korut juga sedang dikenakan sanksi internasional atas program senjatanya.
Korut anggap AS memainkan "teori gila"
Akhir pekan lalu, Korut menembakkan dua rudal non-balistik jarak pendek ke arah barat menuju Cina.
Pejabat AS menganggap penembakan itu bukan sebagai pelanggaran resolusi PBB. Biden mengatakan kepada wartawan: "Menurut Departemen Pertahanan, ini bisnis seperti biasa."
Selama perjalanan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin ke Seoul dan Tokyo, Blinken berulang kali menekankan pentingnya denuklirisasi Korut.
Hal itu membuat wakil menteri luar negeri pertama Korea Utara Choe Son Hui menuduh AS melakukan "teori gila tentang ancaman dari Korea Utara dan retorika tak berdasar tentang denuklirisasi utuh".
AS sedang meninjau bentuk pendekatan yang tepat ke Korut, setelah relasi yang kacau antara Trump dan Kim.
Hubungan keduanya berubah dari yang awalnya saling menghina dan mengancam perang, menjadi mengadakan beberapa pertemuan diplomatik.
Meskipun kenyataannya tidak ada kemajuan substantif menuju denuklirisasi. Trump mengadakan dua pertemuan tingkat tinggi yang menarik perhatian dengan Kim, di Singapura dan Vietnam.
AS menarik kembali beberapa kegiatan pelatihan bersama dengan militer Korea Selatan, sementara Korea Utara membekukan uji coba rudal balistik antarbenua.
Tetapi pertemuan pada Februari 2019 di Hanoi dibatalkan, dan berakhir tanpa kesepakatan mengenai upaya denuklirisasi Korut.
Komunikasi kemudian terhenti, meskipun ada pertemuan ketiga di Zona Demiliterisasi, zona yang membagi semenanjung Korea.
Pemerintahan Biden yang baru berusia dua bulan berharap dapat memulai kembali perundingan tentang persenjataan nuklir Korut.
Namun, pejabat AS mengatakan belum ada respons dari Korut. Para pejabat AS sekarang sedang menyelesaikan strategi untuk memulai kembali pembicaraan yang akan dibahas Gedung Putih dengan pejabat keamanan Jepang dan Korea Selatan pada minggu depan. pkp/gtp (AFP/Reuters)
