Infografis
Suara.com - Kepala PPATK Dian Ediana Rae memjawab ihwal dirinya yang dinilai begitu bersemangat saat menyampaikan keterangan publik terkait pemblokiran rekening FPI dan afiliasinya. Dian mengklaim kekinian pihaknya sudah mengurangi memberikan keterangan di depan umum.
"Sebetulnya mungkin bisa dikatakan pak, kami itu sudah sangat mengurangi di depan umum," kata Dian dalam rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (24/3/2021).
Hanya saja, dikatakan Dian pemberitaan mengenai pemblokiran rekening FPI menjadi ramai, menyusul komentar dari pihak FPI itu sendiri. Karena itu Dian memutuskan untuk tampil di publik memberikan penjelasan.
"Tetapi ini kemudian menjadi di-blowup di medsos, kemudian di berbagai media timbul apa namanya confused, kekacaun dan lain sebagainya. Kami akhirnya memutuskan karena untuk tujuan edukasi publik kami harus menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi," kata Dian.
Menurutnya pemblokiran rekening bagi PPATK bukan barang baru. Ia menyebut pemblokir rekening sudah menjadi pekerjaan sehari-hari. Tetapi, berbeda kasus saat pemblokiran rekening FPI.
Sebabnya, kata Dian, ada protes dari pihak FPI. Sementara berdasarkan pengalaman, tidak pernah ada pihak-pihak berkasus yang kemudian memprotes adanya pemblokiran rekening yang dilakukan PPATK.
"Memang kalau kami perhatikan mungkin karena FPI-nya sendiri memang high profile, kami padahal kalau membekukan rekening itu pekerjaan sehari-hari kalau bisa dikatakan, banyak sekali. Tapi memang tidak ada yang menyampaikan protes dan lain sebagainya," kata Dian.
"Dan biasa kalau kami melakukan analisis dan pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana katakanlah narkoba, semua pihak terafiliasi terhadap narkoba itu pasti kami bekukan dan kami analisis secara komprehensif ke mana saja rekening rekening ini," sambungnya.
Sebelumnya Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengkritisi langkah Kepala PPATK Dian Ediana Rae terkait pemblokiran 92 rekening milik ormas FPI dan afiliasinya.
Baca Juga: Wanti-wanti Jelang Rizieq Sidang Offline, DPR: Semuanya Harus Menahan Diri
Arsul mempertanyakan apakah tindakan PPATK tersebut memang menjadi kewajiban atau sebatas ikut-ikut.
