Buntut Penembakan Massal Colorado, Joe Biden Perketat Aturan Senjata di AS

Rabu, 24 Maret 2021 | 13:33 WIB
Buntut Penembakan Massal Colorado, Joe Biden Perketat Aturan Senjata di AS
Presiden AS Joe Biden. (Instagram/@potus)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden AS Joe Biden meninjau ulang aturan tentang senjata api di Amerika setelah peritiwa penembakan massal hari Senin di Boulder, Colorado.

Menyadur NBC News Rabu (24/03), Joe Biden mngatakan akan mengambil tindakan eksekutif dan menyerukan pengetatan undang-undang pengendalian senjata.

"Sebagai presiden, saya akan menggunakan semua sumber daya yang saya miliki untuk menjaga keamanan rakyat," katanya di Gedung Putih sebelum berangkat ke Columbus, Ohio.

Joe Biden melarang assault-style weapons dan high-capacity magazines. Ia mengatakan senjata ini disahkan saat ia menjabat sebagai senator dan aturan itu sudah terlalu lama.

Baca Juga: Pelaku Penembakan Colorado Tewaskan 10 Orang Tertangkap, Ini Penampakannya

"Kami dapat menutup celah dalam sistem pemeriksaan latar belakang, menutup celah Charleston. Itu salah satu tindakan terbaik yang kami miliki saat ini untuk mencegah kekerasan senjata."

Ilustrasi bocah/anak membidikkan senjata. (Shutterstock)
Ilustrasi senjata. (Shutterstock)

Joe Biden juga memuji Eric Talley, polisi yang tewas dalam penembakan itu dan menyebut sebagai pahlawan.

"Dia mengira dia akan pulang ke rumah untuk keluarga dan bertemu tujuh anaknya, tapi ketika saatnya tiba, polisi Talley tidak ragu dalam tugasnya, membuat pengorbanan terakhir. Itu definisi dari seorang pahlawan Amerika."

Biden meminta Senat untuk segera mengesahkan dua RUU yang baru-baru ini disetujui DPR untuk mengubah undang-undang pemeriksaan latar belakang.

Dia berpendapat undang-undang senjata seharusnya tidak menjadi masalah partisan dan menambahkan, "ini adalah masalah Amerika."

Baca Juga: Penembakan Brutal di AS, Jaksa: Ini Mimpi Buruk Bagi Boulder County

Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer berjanji mengadakan pemungutan suara tapi saat ini tampaknya tidak mendapat dukungan dari setidaknya 10 Partai Republik.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI