Suara.com - Usulan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi agar Habib Rizieq Shihab menjadi influencer vaksinasi Covid-19 untuk meredam isu vaksin AstraZeneca mengandung babi, menjadi perhatian sejumlah kalangan.
Di kalangan pendukung Habib Rizieq sendiri, sebagian dari mereka mengembalikan kepada keputusan pemerintah.
"Keputusannya kan dari pemerintah, bagaimana bisa menggaet Habib Rizieq. Ada nggak kemauan pemerintah untuk bisa mau bekerja sama dengan Habib Rizieq," kata simpatisan Habib Rizieq bernama Ramdan kepada Suara.com, Selasa (23/3/2021).
Sebagian pendukung lagi menyatakan keputusan ada di tangan Habib Rizieq dan pendukung.
Baca Juga: Geram Dipotong saat Bicara di Sidang Rizieq, Reaksi Munarman ke Jaksa
"Semua kami kembalikan kepada ummat dan kepada habib, kalau memang ummat mengatakan iya, silakan," ujar Adi.
Sementara pendukung Habib Rizieq bernama Ali menyerahkan keputusan kepada Habib Rizieq.
"Kalau dia (HRS) mau ya kami setuju, yang penting baik buat negara dan bangsa," ujarnya.
Tetapi menurut Ramdan, jika keputusan pengadilan dalam kasus pelanggaran kerumunan di tengah PSBB yang menjerat Habib Rizieq merugikan Habib Rizieq, pendukung tidak setuju pendiri FPI itu menjadi duta vaksinasi.
"Tapi dilihat lagi keputusannya seperti apa, apakah melegakan ummat nggak? Kkalau nggak melegakan ummat semakin nggak setuju," ujar Ramdan.
Baca Juga: Emak-emak Pendukung Habib Rizieq Adu Mulut dengan Polwan di PN Jaktim
Uuslan Burhanuddin Muhtadi didasarkan pada hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia periode 4 hingga 10 Maret 2021: 73,2 persen dari 1.200 responden anak muda (17-21 tahun) bersedia mengikuti vaksinasi Covid-19.
Dengan Habib Rizieq menjadi duta vaksinasi, menurut Burhanuddin, akan semakin mendongkrak tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksin Covid-19, paling tidak Habib Rizieq akan meningkatkan kepercayaan, terutama dari aspek halal.
"Saya mengusulkan Habib Rizieq Shihab pun kalau perlu jadi influencer vaksinasi, karena ini supaya orang tidak melihat ini isu politik, tapi ini isu bersama," ujar Burhanuddin.
Burhanudin memaparkan hasil survei Indikator Politik Indonesia pada Februri 2021 bahwa ada sebanyak 81 persen responden menilai faktor kehalalan vaksin covid-19 menjadi hal yang penting dibandingkan segi keamanan.
Sedangkan sisanya, sebanyak 15 persen responden menilai kebalikannya, segi keamanan vaksin lebih penting dibandingkan kehalalan.
Burhanuddin menilai pemerintah sudah sepatutnya mulai melibatkan tokoh agama, terutama ulama, untuk menyukseskan program vaksinasi Covid-19 secara nasional.
"Ini artinya isu kehalalan ini menjadi krusial, termasuk buat saya pemerintah harus lebih memaksimalkan peran dari tokoh ulama, tokoh agamawan. Jadi yang jadi influencer vaksin bukan hanya Raffi Ahmad," kata Burhanuddin.