Infografis
Suara.com - Sanksi Uni Eropa dan AS terhadap militer Myanmar tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa gerakan demokrasi di negara ini gagal menggalang dukungan internasional.
Sejak militer mengambil alih kekuasaan di Myanmar pada 1 Februari, negara tersebut telah menyaksikan aksi protes massal yang menuntut pemulihan pemerintah sipil dan pembebasan tahanan politik.
Meski situasi bergejolak, perkembangan di Myanmar sejauh ini tidak mendominasi agenda diplomatik internasional.
Sejauh yang diketahui publik, peristiwa di Myanmar bukanlah bagian dari pertemuan AS-Cina baru-baru ini, pembicaraan tingkat tinggi pertama antara kedua belah pihak sejak Presiden Joe Biden menjabat.
Baca Juga: Kudeta Myanmar: Kisah-kisah Pengorbanan dan Ketakutan dari Jalanan
Namun, menurut para ahli di Institut Perdamaian Amerika Serikat, sebuah badan non-partisan Kongres AS, Myanmar akan memberikan "kesempatan unik" untuk kerja sama antara dua kekuatan global.
"Myanmar mungkin memberikan kesempatan unik bagi kedua kekuatan - yang sangat bertentangan - untuk mengatasi bersama-sama krisis internasional yang berkembang yang menyebar dari Myanmar."
Namun pada pertemuan di Alaska, diplomat top Cina, Yang Jiechi, menyerukan kepada AS untuk "berhenti memajukan (gagasan) demokrasinya sendiri di seluruh dunia."
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tindakan bersama Washington dan Beijing untuk menyelesaikan krisis di Myanmar adalah hal mustahil.
DK PBB mengirimkan sinyal
Baca Juga: Paus Fransiskus kepada Myanmar: Saya Berlutut di Jalan, Hentikan Kekerasan
Dewan Keamanan PBB pada 10 Maret berhasil mengeluarkan resolusi yang mengutuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai di Myanmar dan berjanji "terus mendukung transisi demokrasi" di negara itu.
DK PBB juga menekankan "perlunya menegakkan lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan, sepenuhnya menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental serta menegakkan supremasi hukum."
Namun demikian, karena keberatan dari Cina dan Rusia, lembaga tertinggi itu tidak menyebut peristiwa di Myanmar sebagai kudeta.
Michal Lubina, seorang analis politik di Universitas Jagiellonian di Krakow, mengatakan kepada DW bahwa ada ruang bagi Barat dan Beijing untuk menyepakati langkah maju di Myanmar.
"Cina akan menolak pernyataan (DK PBB) di masa lalu tanpa banyak basa-basi. Bahwa hal itu tidak dilakukan menunjukkan bahwa ada poin-poin kesepakatan dengan Barat," katanya.
Meski kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama di Myanmar, kata Lubina, mereka tidak cukup bekerjasama karena persaingan sistemik dan geopolitik di antara mereka.
"Tujuan bersama Barat dan Cina adalah stabilitas dan mengakhiri pertumpahan darah," Lubina menekankan bahwa Cina tidak tertarik pada kekacauan di Myanmar.
Beijing ingin membangun infrastruktur dan koridor ekonomi yang menghubungkannya dengan India, yang semuanya menjadi tidak mungkin untuk saat ini.
"Tapi, tentu saja, mereka juga ingin menjaga jarak dengan Barat," dia menggarisbawahi.
Kemarahan publik Myanmar ditujukan kepada Cina
Posisi Cina di Myanmar, di mana ketidakpercayaan terhadap Beijing semakin tinggi, sama sekali tidak kontroversial.
Harapan Beijing untuk mencetak poin di antara publik Myanmar dengan mendukung pernyataan DK PBB yang relatif jelas tampaknya sia-sia sebagai akibat dari serangan pembakaran seminggu yang lalu di beberapa pabrik di Yangon milik investor Cina.
Tidak jelas siapa yang berada di balik serangan pembakaran dan sejauh mana mereka terkait dengan protes anti-kudeta saat ini.
Tetapi reaksi dari pihak Cina tidak ambigu. The Global Times, corong ultranasionalis Partai Komunis Cina, menerbitkan laporan dan opini tentang peristiwa tersebut.
Dalam laporan itu, Kedutaan Besar Cina di Myanmar menuntut perlindungan aset dan warga negara Cina.
Para pelakunya, menurut surat kabar tersebut, mungkin adalah elemen anti-Cina "yang telah diprovokasi oleh beberapa kekuatan Barat anti-Cina, LSM dan separatis Hong Kong."
"Untuk waktu yang lama, Barat dan beberapa pasukan anti-Cina telah mencoba menggunakan Myanmar sebagai poros strategis untuk menahan Cina," tambahnya.
Dalam editorialnya, Global Times menulis, "sudah diketahui dengan baik bahwa Cina tidak terlalu mencampuri situasi Myanmar, sementara itu berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan penyelesaian krisis secara damai sesuai dengan hukum."
Laporan tersebut memicu kemarahan di media sosial Myanmar. Seperti dilansir harian berbahasa Inggris The Irrawaddy, sebuah pesan dalam bahasa Myanmar dan Mandarin dibagikan sekitar satu juta kali.
Bunyinya: "Kami mengutuk pernyataan murni egois Kedutaan Besar Cina dalam segala hal. Cina sejauh ini tetap diam dan tidak mengutuk kudeta militer, meskipun ratusan orang kehilangan nyawa selama protes damai."
Pernyataan Kedutaan Besar Cina tidak diragukan lagi telah meningkatkan kebencian anti-Cina di Myanmar dan memperumit pengaruh moderasi yang mungkin dimiliki Beijing terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik.
ASEAN menuntut tindakan untuk mengakhiri kekerasan Sementara itu, beberapa tetangga Myanmar di Asia Tenggara, yang menyimpang dari pengekangan tradisional mereka, mengambil sikap untuk pertama kalinya.
Presiden Indonesia Joko Widodo, misalnya, menyerukan segera diakhirinya kekerasan dan mengumumkan bahwa ia akan, bersama dengan Brunei, panggilan pertemuan khusus Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Brunei adalah ketua blok regional saat ini. Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengungkapkan "rasa geram pada kekerasan mematikan yang terus berlanjut terhadap warga sipil tak bersenjata," sementara Singapura menyuarakan ketidaksetujuan atas tindakan tentara Myanmar.
Seberapa besar tekanan yang dapat dilakukan negara-negara ASEAN terhadap kepemimpinan tentara Myanmar masih harus dilihat. (vlz/rzn)
