Hal ini menjadi sorotan Kipgen, karena militer Myanmar telah menunjukkan niat untuk melakukan transfer kekuasaan kepada kelompok sipil tapi berhenti secara konsisten.
"Militer membuat undang-undang pemilu yang melarang siapa pun yang dihukum untuk bergabung dengan partai politik, yang mengharuskan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) mengusir pemimpinnya Aung San Suu Kyi untuk berpartisipasi, yang memaksa partai tersebut dan sekutunya untuk memboikot pemilu 2010."