Sindir Mendag Lutfi Soal Impor Beras, Sekjen PDIP: Coreng Muka Jokowi!

Senin, 22 Maret 2021 | 09:50 WIB
Sindir Mendag Lutfi Soal Impor Beras, Sekjen PDIP: Coreng Muka Jokowi!
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. [Antara]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai kebijakan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi yang berencana mengimpor beras sebanyak 1 juta ton pada 2021 ini dinilai hanya akan mencoreng muka Presiden Joko Widodo. Ia mengingatkan seharusnya Lutfi tak menjadi bebas Jokowi.

"PDI Perjuangan mengingatkan agar menteri sebagai pembantu presiden jangan menjadi beban presiden," kata Hasto kepada wartawan, Senin (22/3/2021).

Hasto menyebut, kebijakan mengimpor beras yang dilakukan secara sepihak oleh Mendag Lutfi justru akan bertentangan dengan politik pangan Jokowi sebagai kepala negara.

"Memaksakan impor beras secara sepihak, tidak hanya bertentangan dengan politik pangan Presiden Jokowi, namun mencoreng muka Presiden Jokowi yang belum lama mengampanyekan gerakan cinta produksi dalam negeri," ungkapnya.

Baca Juga: Ferdinand Hutahaean: Jika Memang Cukup, Tolak Impor Beras

Lebih lanjut, Hasto menyinggung soal adanya cara berpikir pragmatis untuk menglanggengkan segala cara meraup keuntungan dalam kebijakan impor. Menurutnya, cara berpikir tersebut harus ditinggalkan.

"Diperlukan cara berpikir baru yang disertai dengan langkah strategis yang konsisten agar kita bisa membalik keadaan dari importir menjadi eksportir beras," tandasnya.

Sebelumnya, sejumlah petani dari sentra produksi padi mulai merasakan harga jual gabah kering panen anjlok di tengah wacana impor beras 1,5 juta ton.

Kebijakan yang digulirkan pemerintah menjelang panen raya disebut petani 'menyakitkan'.

Sementara itu, pemerintah tetap menggulirkan impor beras dengan dalih sebagai pengaman pangan di masa pandemi hingga 2021.

Baca Juga: Susi Pudjiastuti Memohon ke Mentan Soal Beras, Said Didu Beri Respons Keras

Guru Besar Institut Pertanian Bogor menyebut kebijakan ini tak masuk akal karena sejumlah indikasi menunjukkan produksi padi tahun 2021 akan meningkat.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI