Infografis
Suara.com - Kabupaten Blora berupaya program pembagian 21 ribu lembar kartu tani bisa dituntaskan akhir Maret 2021 ini. Dinas Pertanian setempat dan BRI bekerja sama agar kartu tani bisa terdistribusikan dengan baik.
Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Blora, yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi mengatakan, kartu tani tersebut, merupakan salah satu sarana pengendalian distribusi pupuk bersubsidi. Sehingga permasalahan yang muncul dalam distribusinya dapat diminimalkan.
“Terkait dengan Kartu Tani kemarin Pak Bupati sudah membahas dengan BRI, kita bersyukur sudah siap kartu tani sebanyak 21 ribu lebih dan tinggal mendistribusikan” ujar Komang.
Pada rapat koordinasi membahas pupuk bersubsidi, di Ruang Pertemuan Gedung Samin Blora, Rabu (17/3/2021), dibahas pula mengenai alokasi pupuk bersubsidi, lahan pertanian yang ada di hutan, serta mendengarkan tanggapan dan kendala yang dialami distributor maupun KPL yang ada di lapangan.
Baca Juga: Di Depan DPR, Mentan : Ketersediaan Padi hingga Mei 2021 Surplus
Harapannya dengan duduk bersama dan komunikasi yang baik tersebut dapat mengatasi persoalan pupuk bersubsidi kedepannya.
“Silakan sampaikan permasalahan bapak ibu kepada Pak Bupati sehingga permasalahan pupuk ini bisa cepat selesai bersama,” ajaknya.
Sementara itu, Bupati Blora H Arief Rohman dalam rapat tersebut menyatakan harapannya agar permasalahan distribusi pupuk bersubsidi dapat diminimalisasi.
“Kami dari Pemerintah Kabupaten Blora, berharap agar persoalan pupuk di masa tanam kesatu kemarin tidak terulang di masa tanam kedua karena itu kuncinya komunikasi sangat penting,” ucap Bupati.
Untuk mensinergikan segenap komponen, Bupati Arief Rohman turut menghadirkan jajaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora, sejumlah 6 ADM Perhutani KPH yang ada di Blora, Perwakilan Bank BRI, perwakilan PT Pusri Palembang dan PT Petrokimia Gresik Wilayah Blora, Ketua KTNA Kabupaten Blora, Distributor, serta perwakilan KPL dari 16 kecamatan.
Baca Juga: Terdampak Banjir, Kementan Dorong Petani Keerom Asuransikan Lahan
“Saya juga sudah berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian kaitannya dengan persoalan pupuk di Kabupaten Blora. Nanti usulan-usulan seperti apa, termasuk Kartu Tani, perwakilan dari BRI kita hadirkan langsung dalam rapat kali ini,” kata Arief.
Muaranya, sambung Arief, agar kepentingan masyarakat kepentingan petani bisa terfasilitasi. "Minimal gesekan-gesekan yang ada di masa tanam pertama lalu, tolong usahakan yang kedua ini bisa diatasi secara bareng-bareng," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora, l Reni Miharti, memaparkan terkait kondisi pupuk bersubsidi khususnya Urea dan NPK di Kabupaten Blora yang berdasarkan usulan di E-RDKK 2021. Menurutnya, alokasinya dinilai masih belum mencukupi. Ia juag menjelaskan tentang kebutuhan lahan.
Dijelaskan Reni, dari E-RDKK berdasarkan pendataan lahan hutan yang diasumsikan seluas 13.062 hektare ternyata pada E-RDKK 2021 yang masuk hanya 8.162 hektare. Sementara terkait Kartu Tani, sudah disiapkan oleh BRI dan ditargetkan pada akhir Maret sudah didistribusikan.
“Alhamdulillah, Kartu tani sudah di Kancab Cepu dan Kancab Blora dengan jumlah cukup banyak, dari BRI telah koordinasi kaitannya dengan rekonsiliasi dan pendistribusian, sesuai dengan target sebelum akhir Maret sudah selesai,” ungkap Reni.
Dalam rapat tersebut Bupati dan stakeholder saling berdiskusi dan mendengarkan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Hasil rapat tersebut nantinya akan dirangkum dan digunakan oleh Bupati untuk mengambil kebijakan strategis sekaligus untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian agar persoalan pupuk bersubsidi di Blora bisa diselesaikan segera.
“Hasilnya akan kita sampaikan ke Dirjen PSP Kementerian Pertanian. InsyaAllah besok Jumat kita sudah diberi waktu untuk bertemu. Semoga nanti ada jalan cerah untuk petani Kabupaten Blora,” tutup Bupati.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, kebijakan e-RDKK dan Kartu Tani guna memperketat penyaluran pupuk bersubsidi. Sehingga tidak diselewengkan dan mencegah duplikasi penerima pupuk. Selain itu, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini, para petani nantinya diharuskan memiliki kartu tani yang terintegrasi dalam e-RDKK.
"Kartu Tani berisi kuota yang sesuai dengan kebutuhan petani. Untuk jumlah kuota ini tergantung dari luas lahan yang dimiliki setiap petani. Tujuannya agar tepat sasaran," jelas Mentan SYL, Jumat (19/3).
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Sarwo Edhy menambahkan, data e-RDKK juga menjadi referensi bagi pembagian kartu tani yang akan digunakan untuk pembayaran pupuk bersubsidi. Melalui program tersebut, petani membayar pupuk subsidi melalui bank, sesuai dengan kuota dan harga pupuk subsidi.
"Distributor dan kios adalah kunci keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi agar bisa sampai ke tangan petani yang berhak sesuai dengan mekanisme yang ada, yaitu melalui RDKK," jelas Sarwo Edhy.
Tidak hanya itu saja, nantinya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini para petani diharuskan memiliki kartu tani yang terintegrasi dalam e-RDKK. Kartu Tani tersebut berisi mengenai kuota yang sesuai dengan kebutuhan petani. Untuk jumlah kuota ini tergantung dari luas lahan yang dimiliki setiap petani.
"Akan tetapi, kartu tani tidak bisa diuangkan dan hanya bisa dilakukan untuk penukaran pupuk saja," tandasnya.
