Infografis
"Walaupun terjadi penurunan pada tahun 2018-2020, tapi secara umum kinerja subsidi perumahan dapat dijaga secara konsisten, bahkan pada masa pandemi covid-19 sekalipun. Hal ini saya kira yang membantu rebound-nya perekonomian Indonesia pada tahun ini," terangnya.
Dari data yang ada di Kementerian PUPR, profil debitur penerima subsidi perumahan didominasi oleh pekerja di sektor swasta yaitu sebesar 72,79%, wiraswasta sebesar 10,47%, PNS dan TNI/POLRI sebesar 14,9%, serta lainnya atau debitur yang bekerja di sektor informal sebesar 1,83%.
Seperti diketahui untuk Tahun 2021-2024 jenis pekerjaan tersebut untuk sementara bukan menjadi prioritas penyaluran KPR Tapera. Untuk periode awal, KPR Tapera akan disalurkan kepada ASN dan diharapkan dalam waktu dekat dapat memfasilitasi TNI/POLRI juga. Hal ini ada kaitannya dengan masalah kepesertaan.
Sedangkan dari kelompok gaji, debitur penerima subsidi perumahan didominasi oleh debitur yang memiliki gaji berkisar Rp3 juta sampai Rp4 juta sebesar 51%, kemudian debitur dengan gaji pokok dibawah Rp2 juta hingga Rp3 juta sebesar 36%, sisanya bervariariasi dibawah gaji pokok Rp2 Juta dan diatas 4juta.
"Pada tahun 2021, pemerintah mengalokasikan bantuan pembiayaan perumahan berupa dana FLPP untuk dapat memfasilitasi rumah bersubsidi sebanyak 157.500 unit, BP2BT untuk sebanyak 19.950 unit, SSB untuk membayar SSB ulang tahun sebanyak 859.582 unit, dan SBUM yang merupakan komplementer dari FLPP sebanyak 157.500 unit, serta Tapera sebesar 51.000 unit (target semester I sebesar 11.000 unit)," papar Basuki.
Adapun pada tahun 2022, imbuhnya, pemerintah mengusulkan alokasi bantuan pembiayaan perumahan berupa dana FLPP untuk dapat memfasilitasi rumah bersubsidi sebanyak 200.000 unit, BP2BT untuk sebanyak 16.341 unit, SSB untuk membayar SSB ulang tahun sebanyak 769.903 unit dan SBUM yang merupakan komplementer dari FLPP untuk sebanyak 200.000 unit.
Guna mendukung penyelenggaran pembiayaan perumahan, pemerintah juga memiliki rencana inovasi, antara lain
mengimplementasikan sistem informasi yang dikelola oleh BLU PPDPP Kementerian PUPR, yakni SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan), SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang), dan SiPetruk (Sistem Informasi Pemantauan Konstruksi) untuk memastikan ketepatan sasaran dan kualitas bangunan, perbaikan Skema BP2BT dan FLPP terutama untuk sektor informal, perluasan Skema BP2BT dan FLPP untuk membantu pendanaan dari sisi supply, inovasi proses bisnis bantuan pembiayaan perumahan.
Sambil menunggu beroperasinya BP Tapera secara optimal, Pemerintah berkomitmen akan terus melanjutkan program FLPP sampai dengan tahun 2024, mengingat sampai tahun tersebut diperkirakan masih banyak MBR diluar ASN/TNI/POLRI yang belum menjadi anggota BP Tapera. Adapun pengelola dana FLPP ke depan, sebagaimana diatur oleh PP No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, akan dikelola oleh BP Tapera (paling lambat tahun 2021).
"Subsidi perumahan ke depan (FLPP, Tapera, dan BP2BT) akan dapat dimanfaatkan untuk kepemilikan, pembangunan, dan perbaikan rumah, dan penerima manfaatnya dirancang dapat menjangkau semua segmen masyarakat menengah ke bawah. Adapun terkait skema subsidinya sampai saat ini sedang dibahas bersama dengan stakeholders terkait. Harapannya, untuk meningkatkan keterjangkauan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan penghasilan di bawah Rp4 juta per bulan, angsuran KPR Bersubsidi tidak lebih dari Rp1,3 juta," tandasnya.
Baca Juga: Untuk Kenyamanan Hunian Masyarakat Sulut, Pemerintah Salurkan Rp 13 M
