Infografis
Suara.com - Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur memutuskan bahwa umat Kristen dapat menggunakan "Allah" dalam publikasi keagamaan untuk tujuan pendidikan. Menanggapi hal ini Sultan Johor Ibrahim Iskandar mengaku sedih.
Menyadur Channel News Asia Kamis (18/03), ia mendukung keputusan pemerintah federal untuk mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan itu.
"Saya meminta pemerintah federal untuk melanjutkan banding dalam proses ini. Bahkan, saya akan mengarahkan Dewan Agama Islam Johor untuk mengambil tindakan yang diperlukan," tulisnya di Facebook.
"Nama 'Allah' diberikan oleh-Nya, dan tidak berasal dari akar kata apa pun, tetapi istilah khusus yang mengacu pada Allah ... Tuhan yang disembah oleh umat Islam."
Baca Juga: Cak Nun : Anti Khilafah, Kamu Berhadapannya Sama Allah
"Kami memiliki Pengendalian dan Pembatasan Perkembangan Agama Non-Muslim Pemberlakuan 1991 yang melarang penggunaan kata-kata yang disediakan khusus untuk Muslim dan tidak dapat digunakan oleh non-Muslim kecuali diizinkan oleh hukum."
![Ilustrasi hakim pengadilan pegang palu sidang. [shutterstock]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2017/01/13/o_1b69ts9v81k8atogi5b1cl01655a.jpg)
Pihak berwenang Malaysia telah lama berargumen bahwa mengizinkan non-Muslim menggunakan kata 'Allah' bisa menimbulkan kebingungan dan membujuk Muslim untuk pindah agama.
Kasus tersebut bermula 13 tahun lalu ketika petugas menyita materi keagamaan dalam bahasa Melayu lokal dari seorang wanita Kristen di bandara Kuala Lumpur yang berisi kata 'Allah'.
Wanita bernama Jill Ireland Lawrence Bill itu mengajukan peninjauan kembali terhadap menteri dalam negeri dan pemerintah Malaysia.
Dia juga meminta pengakuan resmi atas hak konstitusionalnya untuk menjalankan agamanya dan non-diskriminasi berdasarkan pasal-pasal yang relevan dari konstitusi negara.
Baca Juga: Curhat Vanessa Angel, Hamil Gede Jatuh Miskin: Ini True Story, Demi Allah..
Pengadilan Tinggi memutuskan pada tahun 2014 bahwa kementerian dalam negeri salah karena menyita materi agama dan memerintahkannya untuk dikembalikan kepada Jill Ireland.
Pada 2015, Pengadilan Banding mengirim masalah konstitusional itu kembali ke Pengadilan Tinggi untuk disidangkan.
Kasus tersebut disidangkan oleh Pengadilan Tinggi pada tahun 2017 tetapi pengumuman keputusan ditangguhkan beberapa kali hingga 10 Maret.
