Infografis
Suara.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta desak Perumda Pembangunan Sarana Jaya transparan soal anggaran. Apalagi dalam dua tahun belakangan ini, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu sudah membeli 70 hektare lahan.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Eneng Malianasari mengatakan, meski sudah membeli lahan yang luas, anak buah Gubernur Anies Baswedan itu tak memberikan informasi rinci. Mulai dari lokasi hingga peruntukannya terkesan ditutup-tutupi.
“Ada kesan bahwa Gubernur Anies sengaja melakukan pembiaran terhadap masalah-masalah tersebut dan menutupi-nutupi anggaran dari pengawasan publik,” ujar Eneng kepada wartawan, Kamis (18/3/2021).
Menurutnya bukan cuma hanya soal pembelian lahan Sarana Jaya saja yang seperti ditutupi. Penggunaan anggaran untuk program lain juga disebutnya masih belum transparan.
Baca Juga: KPK Didesak Periksa Ketua DPRD DKI Soal Dugaan Korupsi Anak Buah Anies
"Banyak kejanggalan proses perencanaan dan pembahasan anggaran. Misalnya, data tidak dibuka ke publik, data diberi H-1 atau bahkan di hari rapat sehingga tidak sempat dipelajari, dan muncul anggaran ratusan miliar bahkan triliunan rupiah secara tiba-tiba," jelasnya.
Sebelum ramai kasus korupsi pembelian lahan di Sarana Jaya, dia juga menyebut pihaknya pada Februari 2021 juga pernah mempertanyakan lokasi pengadaan tanah makam Covid-19 di Dinas Pertamanan dengan nilai sekitar Rp 185 miliar. Namun hingga kini belum ada kejelasan.
“Pemprov DKI juga harus membuka data lokasi lahan-lahan yang selama ini sudah dibeli, berapa NJOP-nya, berapa harga penawaran dari pemilik lahan, berapa harga yang disepakati, dan nama penjualnya,” ucap Eneng.
Eneng juga meminta agar Anies mendesak anak buahnya untuk transparan dalam masalah pengadaan lahan. Apalagi proyek besar itu kerap kali dimainkan oleh mafia tanah.
“PSI juga mendorong agar Pemprov DKI membuka risalah rapat pembahasan anggaran di DPRD sehingga rakyat bisa ikut mengawal proses penyusunan anggaran,” katanya.
Baca Juga: Soal Korupsi Lahan Sarana Jaya, FITRA: Keteledoran DPRD DKI
