Infografis
Suara.com - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta pos lintas batas luar negeri yang berada di Provinsi Kalimantan Barat untuk memperketat alur keluar masuk orang di wilayah tersebut. Ini bertujuan untuk mencegah penyebaran pandemi.
Doni menyebut pengetatan perlu dilakukan karena terjadi peningkatan kasus covid-19 di Kalbar dalam satu bulan terakhir yang diduga karena aktivitas keluar masuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang didominasi melalui perjalanan darat.
"Meningkatnya kasus aktif (Covid-19) di Kalbar yang diprediksi dan diduga itu berasal dari PMI yang kembali dari negara tetangga,” kata Doni dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (17/3/2021).
Dia menjelaskan, seluruh PMI maupun warga negara asing (WNA) yang masuk wilayah Indonesia melalui Kalbar wajib menerapkan protokol kesehatan kemudian dilakukan Swab PCR sebanyak dua kali guna memisahkan yang positif dan negatif Covid-19.
Baca Juga: Pemerintah Izinkan Mudik Lebaran, Pemkot Tangsel Waswas Kasus Covid-19 Naik
Apabila hasil negatif, maka yang bersangkutan wajib menjalani isolasi selama lima hari untuk kemudian dilakukan swab yang ke dua. Jika hasil yang kedua juga negatif, maka dapat melanjutkan perjalanan.
Selanjutnya bagi yang dinyatakan positif pada swab pertama maupun kedua, maka harus melakukan isolasi mandiri sampai sembuh atau negatif di asrama berkapasitas 55 tempat tidur yang dikelola di bawah Kementerian Dalam Negeri atau sebanyak 18 Rumah Sakit Rujukan berkapasitas 613 tempat tidur yang telah disiapkan di bawah Kementerian Kesehatan melalui dinas setempat.
Berdasarkan data, Provinsi Kalbar pada bulan Februari yang lalu termasuk wilayah yang memiliki angka kasus Covid-19 terendah.
Angka kesembuhan pada saat itu telah mendekati 98 persen dan angka kematian 0,62 persen atau jauh di bawah angka rata-rata nasional yang saat ini berada di posisi 2,70 persen.
“Kita ingin agar apa yang telah diraih oleh Provinsi Kalbar ini bisa kita pertahankan. Oleh karenanya peningkatan kasus ini harus segera carikan solusinya dengan berkolaborasi,” ucapnya.
Baca Juga: Proyek Abrasi Pantai Dana BNPB di Padang Ancam Keselamatan Warga
Kementerian Kesehatan juga tengah mengupayakan untuk peningkatan kapasitas dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) serta infrastruktur guna menunjang tes PCR di posko lintas batas.
