Infografis
Suara.com - Menteri Sosial Tri Risma Harini mengatakan Kementerian Sosial terus mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat perbaikan data yang menjadi basis bagi penentuan sasaran dan kejar target penyaluran bantuan tunai untuk Maret dan bulan April mendatang.
Harapan tersebut disampaikan Risma usai mengikuti Rapat Terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri, di Istana Negara, Jakarta (17/03). Secara umum, rapat menekankan tentang pentingnya mendorong perbaikan dan sinkronisasi data penerima manfaat dengan daerah.
Risma bilang, pemerintah melalui Kementerian Sosial RI pada 2021 menyalurkan tiga bantuan tunai, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako untuk 18,8 juta KPM, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta KPM.
“Kemensos bekerja intensif mendorong perbaikan data dengan berkoordinasi dengan daerah, sehingga diharapkan bantuan segera bisa sampai dan tepat sasaran,” kata Risma.
Baca Juga: Wujudkan Kenyamanan dan Keindahan di Kantor, Mensos Lakukan Ini
Dalam ratas tersebut, Risma melaporkan kepada Presiden, bahwa Kemensos masih terus berkoordinasi dan mendorong daerah memenuhi kuota data.
“Beberapa bulan terakhir, kami lakukan perbaikan dan evaluasi data dengan daerah, bank penyalur, maupun PT Pos Indonesia. Hasilnya, saat ini kami temukan jumlah sasaran BPNT/Program Sembako sebanyak 13.228.513 KPM, PKH sebanyak 8.907.446 KPM, dan BST 8.428.327 KPM,” katanya.
Data menunjukkan belum adanya kesesuaian. Menurut Risma, hal ini dikarekan ada beberapa daerah yang belum 100 persen memadankan data dengan data kependudukan. Untuk mempercepat hal tersebut, Kemensos melakukan jemput bola.
Risma mengaku telah menurunkan staf bekerja sama dengan 514 kabupaten/kota guna mempercepat pemadanan data. Kerja sama juga dilakukan dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, terutama kepada warga masyarakat di kawasan terluar, tertinggal dan terpencil (3T), di seluruh pelosok tanah air, termasuk di Sumatera, Kalimantan dan Papua.
“Kenapa ini harus dilakukan? Karena data yang kita keluarkan harus benar-benar betul. Namun kami ingin sampaikan dari data kekurangan tadi, akan kami penuhi,” katanya.
Baca Juga: Optimalkan Tugas Kemensos, Risma Minta Izin DPR untuk Relokasi Anggaran
“Tadi setelah ratas dengan Bapak Presiden dan para menteri, kami diizinkan memenuhi sesuai target. Misalkan BPNT/Program Sembako dengan 18,8 juta KPM. Kita akan penuhi karena banyak usulan baru dari daerah. Untuk pengganti yang meninggal dan sebagainya. Untuk itu kami tetap menunggu daerah untuk usulan-usulan tersebut,” Mensos menambahkan.
Dengan langkah percepatan tersebut, Risma berharap, penyaluran bulan Maret bisa terealisasi pada Maret minggu keempat. Pun demikian dengan target April, dapat dicairkan pada akhir bulan Maret juga.
“Sehingga masyarakat bisa melakukan pembelanjaan sesegera mungkin,” katanya.
Penyaluran bantuan tunai seluruhnya menggunakan uang elektronik atau sistem non tunai melalui bank-bank milik negara Himbara, dan PT Pos. “Sekali lagi kami mohon daerah bisa mendukung program ini sehingga pencairan untuk bulan April yang akan kita berikan di minggu terakhir Maret bisa terealisasi dengan baik,” katanya.
Hal ini karena Kemensos hendak menyalurkan bantuan dari data yang kurang tersebut pada minggu terakhir bulan Maret. “Ini termasuk realisasi bulan April sehingga kita bisa bantu seluruh warga di seluruh Indonesia,” katanya.
Khusus untuk kawasan 3T, akan dilakukan Kemensos secara paralel. Petugas sedang melakukan perekaman dengan mendatangi kawasan tersebut.
“Saat ini petugas Kemensos ada di beberapa daerah, termasuk Papua bekerja sama dengan Universitas Cendrawasih dan perguruan tinggi di sana untuk melakukan verifikasi data,” tandasnya.
