Infografis
“Jalan umum bukanlah objek pendaftaran hak atas tanah sehingga tidak dapat terbit sertipikat atas tanah terhadap jalan tersebut. Akibatnya adalah hibah H. Anas terhadap jalan selebar 2,5 m hanya dapat dibuktikan apabila peta tanah dalam Sertipikat Hak Milik tidak lagi mencakup luas tanah yang dihibahkan tersebut,” tuturnya.
Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang juga telah berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Tangerang. Bahkan, Pemerintah Kota Tangerang ditunjukkan warkah sertifikat yang dimiliki Rully.
“Dalam warkah tersebut ditemukan fakta bahwa tanah seluas 2,5 x 80 meter persegi yang diklaim oleh Sdr. Rully tidak termasuk bidang tanah yang dimiliki oleh Sdr. Rully. Tanah seluas 2,5 x 80 meter persegi tersebut telah dihibahkan oleh orangtua Sdr. Rully untuk pembangunan jalan sebelum didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang,” lanjut Thomas.
Atas dasar warkah tersebut, Pemerintah Kota Tangerang akan melaksanakan eksekusi pembongkaran bangunan tembok berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum, yang mana melarang setiap orang mengganggu fungsi jalan.
Bahkan, Walikota Tangerang telah membuat Surat Perintah Pembongkaran yang akan dipimpin oleh Kapolres Kota Tangerang.
“Tujuan rapat ini adalah memastikan agar Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tangerang berfungsi dengan baik. Tadi dari Inspektorat Jenderal Kemendagri juga mengingatkan agar pembongkaran aset bangunan dilakukan sesuai dengan Standard Operating Procedure dan meminta untuk persiapkan seluruh surat yang diperlukan dengan baik,” sambungnya.
Dijelaskan Thomas, instrumen hukum yang mendukung tindakan Pemerintah Kota Tangerang dalam melaksanakan pembongkaran bangunan tembok sudah mencukupi. PP 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah juga mengatur langkah-langkah yang mendukung Pemerintah KotaTangerang.
“Peraturan dan Dokumen hukum yang digunakan atas dasar pembongkaran menguatkan posisi Pemerintah Kota Tangerang dalam pembongkaran bangunan tembok, makanya dari Biro Hukum Setjen Kemendagri siap mendampingi Pemerintah Kota Tangerang dalam hal terjadi gugatan dari Sdr. Rully,” tandas Thomas.
